Saat Jadi Presiden, SBY Pernah Ikut Campur Urusan Kongres Partai Demokrat
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen menegaskan bahwa KLB Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak ada intervensi pemerintah.
Menurut dia, dugaan campur tangan pemerintah justru terjadi saat Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono memerintah.
Baca Juga:
"Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010, Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng, ketua umum. Tidak mempan," kata Jhoni di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).
Ia menegaskan, loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli. Malah, kata Jhoni, justru para kader yang diperas habis.
"Bahkan biaya dari kongres 2010 tidak laku. Sehingga kader dari partai demokrat tidak bisa dibeli. Kader partai demokrat tidak bisa dibeli," tambahnya.
Baca Juga:
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Ia pun menyindir SBY yang sebenarnya tidak mampu memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat sebagai Presiden.
"Kantor saja gratis 12 tahun di DPP. Memberikan sesuai proporsinya. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," tutupnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan