Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen menegaskan bahwa KLB Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak ada intervensi pemerintah.
Menurut dia, dugaan campur tangan pemerintah justru terjadi saat Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono memerintah.
Baca Juga:
"Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010, Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng, ketua umum. Tidak mempan," kata Jhoni di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).
Ia menegaskan, loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli. Malah, kata Jhoni, justru para kader yang diperas habis.
"Bahkan biaya dari kongres 2010 tidak laku. Sehingga kader dari partai demokrat tidak bisa dibeli. Kader partai demokrat tidak bisa dibeli," tambahnya.
Baca Juga:
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Ia pun menyindir SBY yang sebenarnya tidak mampu memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat sebagai Presiden.
"Kantor saja gratis 12 tahun di DPP. Memberikan sesuai proporsinya. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," tutupnya. (Knu)
