Headline

Pabrik Semen Rusak Mata Air, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Desak Peninjauan Ulang Izin

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Maret 2019
 Pabrik Semen Rusak Mata Air, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Desak Peninjauan Ulang Izin

Aktivitas warga menanam pohon untuk mengembalikan fungsi penyerapan air (MP/Sucitra De)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul, memprotes operasi PT Cemindo Gemilang yang memasang tiang pancang Conveyor di wilayah kawasan mata air, yang mengakibatkan hilangnya sumber mata air.

Menurut Sekretaris Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Henriana Hatra, seharusnya Conveyor perusahaan produsen Semen Merah Putih tersebut dibangun di luar wilayah kawasan resapan air, untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan, dan penanggulangan banjir. Baik bagi wilayah atas maupun wilayah bawahnya.

"Itu bukan kata saya ya, itu berdasarkan KEPPRES RI No 32 Th 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung Pasal 11. Harusnya berjarak minimal 200 meter, ini jaraknya dibangun hanya 25 meter," katanya kepada merahputih.com, Senin (18/3).

Tokoh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul protes pabrik semen
Sekretaris Adat Kasepuhan Cisungsang Henriana Hatra (kanan memakai Iket Sunda) dan Entis (kiri).(MP/Sucitra)

Sedikitnya 600 kepala keluarga di Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Lebak yang didalamnya terdapat 1500 jiwa terdampak kekeringan, debit air sangat minim, bahkan nyaris kering.

Hal itu dibenarkan Entis, salahsatu warga Bayah itu mengatakan, bahwa sumber mata air di hulu sungai Cipicung tersebut merupakan andalan masyarakat sebagai sumber air.

"Sejak pembangunan conveyor itu, kami tidak bisa lagi mengandalkan air dari sini. Kami mohon kebijakan pemerintah demi nasib kami," katanya.

Adapun upaya masyarakat sendiri, diantaranya melakukan penanaman pohon di titik-titik sumber mata air dengan harapan dapat menyerap kembali air yang kini entah mengalir kemana.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laportan Sucitra, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Banten.

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TKN Kritik Ide Sandi Hapus UN: Jadul dan Hanya Cari Perhatian dari Anak-Anak Sekolah

#Boikot Pabrik Semen #Masyarakat Adat #Suku Baduy #Kerusakan Lingkungan
Bagikan
Ditulis Oleh

Dian Sucitra

Bukan Jawara Banten

Berita Terkait

Indonesia
4 Hotel di Puncak Cemari Ciliwung Disegel, 18 Lainnya Masih Diperiksa KLH
Saat ini masih ada 18 hotel bintang tiga di Puncak yang tengah diperiksa KLH atas dugaan pencemaran lingkungan kawasan Puncak.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
4 Hotel di Puncak Cemari Ciliwung Disegel, 18 Lainnya Masih Diperiksa KLH
Lifestyle
Populasi Serangga Terancam Alterasi Pola El Nino yang Dipicu Perubahan Iklim
Artropoda disebut menjadi sumber makanan penting bagi burung dan hewan yang lebih besar.??
Dwi Astarini - Kamis, 07 Agustus 2025
Populasi Serangga Terancam Alterasi Pola El Nino yang Dipicu Perubahan Iklim
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB
Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.
Dwi Astarini - Jumat, 11 Juli 2025
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB
Indonesia
Di Kawasan Adat Baduy Tidak Akan Berdiri Koperasi Merah Putih, Ini Kendalanya
Di Desa Kanekes, Banten, wilayah tempat tinggal masyarakat adat Baduy, kendala utama yang ditemukan adalah perbedaan budaya dan isu terkait administrasi kependudukan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juli 2025
Di Kawasan Adat Baduy Tidak Akan Berdiri Koperasi Merah Putih, Ini Kendalanya
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemberian izin tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Rekam Jejak PT ASP Pengelola Nikel Raja Ampat, Terafiliasi dengan Raksasa Tambang Asal China yang Punya Proyek Besar di Indonesia
PT Anugerah Surya Pratama (ASP) diduga terlibat dalam pertambangan nikel di Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Rekam Jejak PT ASP Pengelola Nikel Raja Ampat, Terafiliasi dengan Raksasa Tambang Asal China yang Punya Proyek Besar di Indonesia
Indonesia
Komisi XII DPR Singgung Pemulihan Kawasan setelah Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dicabut
Komisi XII DPR menyinggung soal pemulihan kawasan pasca izin empat perusahaan tambang dicabut. Perusahaan diminta untuk melakukan pemulihan.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Komisi XII DPR Singgung Pemulihan Kawasan setelah Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dicabut
Indonesia
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Kerusakan Alam Raja Ampat akibat Tambang Nikel: Merusak Sumber Pangan Biru Masyarakat Lokal
Penambangan nikel di Raja Ampat menjadi perhatian luas karena diduga merusak dan merugikan masyarakat lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Kerusakan Alam Raja Ampat akibat Tambang Nikel: Merusak Sumber Pangan Biru Masyarakat Lokal
Indonesia
Cemari Raja Ampat, Bahlil Diminta Tindak Tegas Perusahaan Tambang Nikel
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, diminta untuk menindak tegas perusahaan tambang nikel yang mencemari lingkungan di Raja Ampat.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Cemari Raja Ampat, Bahlil Diminta Tindak Tegas Perusahaan Tambang Nikel
Bagikan