Headline

Pabrik Semen Rusak Mata Air, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Desak Peninjauan Ulang Izin

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Maret 2019
 Pabrik Semen Rusak Mata Air, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Desak Peninjauan Ulang Izin

Aktivitas warga menanam pohon untuk mengembalikan fungsi penyerapan air (MP/Sucitra De)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul, memprotes operasi PT Cemindo Gemilang yang memasang tiang pancang Conveyor di wilayah kawasan mata air, yang mengakibatkan hilangnya sumber mata air.

Menurut Sekretaris Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Henriana Hatra, seharusnya Conveyor perusahaan produsen Semen Merah Putih tersebut dibangun di luar wilayah kawasan resapan air, untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan, dan penanggulangan banjir. Baik bagi wilayah atas maupun wilayah bawahnya.

"Itu bukan kata saya ya, itu berdasarkan KEPPRES RI No 32 Th 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung Pasal 11. Harusnya berjarak minimal 200 meter, ini jaraknya dibangun hanya 25 meter," katanya kepada merahputih.com, Senin (18/3).

Tokoh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul protes pabrik semen
Sekretaris Adat Kasepuhan Cisungsang Henriana Hatra (kanan memakai Iket Sunda) dan Entis (kiri).(MP/Sucitra)

Sedikitnya 600 kepala keluarga di Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Lebak yang didalamnya terdapat 1500 jiwa terdampak kekeringan, debit air sangat minim, bahkan nyaris kering.

Hal itu dibenarkan Entis, salahsatu warga Bayah itu mengatakan, bahwa sumber mata air di hulu sungai Cipicung tersebut merupakan andalan masyarakat sebagai sumber air.

"Sejak pembangunan conveyor itu, kami tidak bisa lagi mengandalkan air dari sini. Kami mohon kebijakan pemerintah demi nasib kami," katanya.

Adapun upaya masyarakat sendiri, diantaranya melakukan penanaman pohon di titik-titik sumber mata air dengan harapan dapat menyerap kembali air yang kini entah mengalir kemana.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laportan Sucitra, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Banten.

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TKN Kritik Ide Sandi Hapus UN: Jadul dan Hanya Cari Perhatian dari Anak-Anak Sekolah

#Boikot Pabrik Semen #Masyarakat Adat #Suku Baduy #Kerusakan Lingkungan
Bagikan
Ditulis Oleh

Dian Sucitra

Bukan Jawara Banten

Berita Terkait

Indonesia
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Permasalahan ikan sapu-sapu ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, permasalahan ini juga sudah pernah terselesaikan di kali Ciliwung.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Indonesia
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Pemerintah masih membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Inggris berkomitmen membantu Indonesia melestarikan ekosistem di 57 taman nasional. Komitmen ini disampaikan saat Presiden Prabowo bertemu Raja Charles III di London.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar mencabut izin perusahaan perusak hutan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Indonesia
Prabowo Angkat Suara soal Bencana Sumatra: Jangan Tebang Pohon Sembarangan dan Jaga Alam Sebaik-baiknya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal bencana Sumatra. Ia meminta jangan menebang pohon sembarangan dan menjaga alam sebaik-baiknya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Prabowo Angkat Suara soal Bencana Sumatra: Jangan Tebang Pohon Sembarangan dan Jaga Alam Sebaik-baiknya
Indonesia
Soal Kerusakan Hutan, Kemenhut Duga Ada Aktivitas Ilegal yang Jadi Penyebab Bencana Sumatra
Kementerian Kehutanan menduga adanya aktivitas ilegal di hutan, yang menjadi penyebab bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Soal Kerusakan Hutan, Kemenhut Duga Ada Aktivitas Ilegal yang Jadi Penyebab Bencana Sumatra
Bagikan