Ruhut Tuding Ada Penumpang Gelap Coba Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

MerahPutih.com - Politikus senior, Ruhut Sitompul menduga masih ada sebagian pendukung Prabowo Subianto yang belum move on pasca Pilpres. Mereka merupakan 'orang-orang lama' yang cenderung berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, masih ada riak-riak yang tidak terima dengan kemenangan Jokowi-Maruf hingga mencoba mengganggu stabilitas dan pelantikan keduanya di tanggal 20 Oktober 2019.

Baca Juga

IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Ruhut yakin, mereka bukan pendukung Prabowo-Sandi melainkan mereka yang dianggap sebagai para penumpang gelap demokrasi. Seperti ormas- ormas yang selama ini cenderung menggangu stabilitas negara dan memiliki paham yang berseberangan dengan Pancasila.

“Mari kita bawa mereka dalam doa, agar mereka bisa menerima hasilnya (pilpres 2019),” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/10).

Mantan kader Partai Demokrat itu menyampaikan bahwa saat ini sejatinya para pendukung Prabowo Subianto sudah bisa menerima hasil Pilpres 2019 dengan menyatakan Joko Widodo-KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca Juga

Polri Waspadai Serangan Teror Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

“Kalau pendukung yang dekat dengan Pak Prabowo, mereka sudah move on,” kata Ruhut.

Untuk diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengubah waktu sidang paripurna dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilihpada Pemilu 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Semula jadwal itu ditetapkan pada pukul 10:00 pagi, 20 Oktober 2019, dan mundur menjadi pukul 16:00 WIB. Sesuai rapat bersama 10 pimpinan MPR, akhirnya disepakati waktu pelaksanaan pelantikan menjadi pukul 14:00 WIB.

Baca Juga

Sejak Dulu, Upaya Gagalkan Pelantikan Presiden Tak Pernah Berhasil

"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada kesekjenan, maupun protokol Istana, baik juga kepada presiden (dilantik) untuk dilakukan jam 14.00 WIIB," kata Bambang usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2019. (Knu)