Sejak Dulu, Upaya Gagalkan Pelantikan Presiden Tak Pernah Berhasil

MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, adanya pihak-pihak yang hendak menggagalkan pelantikan presiden bukan barang baru di Indonesia.

"Memang ada kelompok yang memanfaatkan situasi untuk tujuan politik dengan menggagalkan pelantikan," kata Karyono saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

Baca Juga:

Ribuan Personel TNI Jaga Pelantikan Anggota DPR dan Presiden

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sudah ada kelompok yang mau menggagalkan pelantikan. Namun, kelompok tersebut tidak pernah berhasil.

"Sama ada upaya menggagalkan pelantikan, tetapi semua gagal. Kali ini pun akan gagal," ungkap Direktur Indonesia Public Institute ini.

Hanya saja, kata Karyono, kelompok yang mau menggagalkan pelantikan presiden terpilih, sadar diri. Kelompok itu paham upayanya tidak akan berhasil sedari awal.

Sebab itu, mereka membonceng gerakan mahasiswa. Kemudian melayangkan protes keras kepada Jokowi. Dari situ, bakal muncul persepsi bahwa masih banyak publik yang tidak puas dengan pemerintah Jokowi.

"Cuma kelompok ini tahu, ini bukan sekadar menggagalkan pelantikan. Ada target lain yaitu mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Tujuannya mendelegitimasi. Membangun kesan publik yang menyebut masih ada masyarakat tidak puas dengan Pak Jokowi," ungkap dia

Sementara itu, Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi medesak kepolisian segera membongkar dalang di balik aksi-aksi demontrasi yang berujung anarkis jelang pelantikan presiden periode 2019-2024.

"Banyak kepentingan yang bermain di balik aksi-aksi itu. Bahkan ada dugaan kuat kaum radikal dan intoleran menjadi penyokong berbagai aksi yang mengancam keutuhan bangsa ini," kata Haidar.

Baca Juga:

Massa Buruh Sebut Kebijakan Presiden Jokowi Tidak Pro-Buruh

Haidar juga mengatakan, saat ini Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam kondisi terdesak. Meski, Jokowi-Maruf Amin telah sah dan konstitusional menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Walau Jokowi-Amin sudah memiliki legalitas dari hasil pemungutan suara rakyat pada 17 April 2019 lalu. Namun kelompok penunggang aksi-aksi anarkis ini, masih akan terus menggoyang Pak Jokowi," katanya.

Ia juga menambahkan, Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) masih setia dan solid memegang teguh konstitusi dengan berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta konsisten menjaga NKRI.

Ia juga memastikan Presiden Jokowi tidak sendiri, ARJ dengan 900 organ relawan yang dinaungi siap mengawal suksesnya pelantikan presiden, bahkan menopang jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin demi kemajuan Bangsa Indonesia tercinta ini.

"Kejahatan yang teroganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak teroganisir. Ini yang menjadi pedoman Aliansi Relawan Jokowi. Salam Persatuan, Salam Indonesia Raya," katanya.

Di sisi lain, TNI menjamin pelantikan presiden berlangsung dengan lancar. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ungkap Hadi. (Knu)

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Tak Terpancing Penumpang Gelap yang Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden