RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 07 September 2024
RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

RS Medistra penuhi panggilan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, memenuhi undangan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan larangan hijab bagi calon pegawai yang akan diterima di lingkungan RS Medistra.

Legislator Fraksi PKS periode 2024-2029, Muhammad Thamrin yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan, silaturahmi ini diadakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Sebab, ada banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS dan menanyakan bagaimana duduk permasalahannya.

"Hari ini sudah clear (persoalan hijab, red). InsyaAllah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS. Medistra, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra dr. Agung Budisatria memang membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan pihak manajemen RS Medistra," ujar Muhammad Thamrin, Sabtu (7/9).

Baca juga:

DPRD DKI Usulkan Hilangkan Iuran Sampah Tiap Bulan

Thamrin menyebutkan, fraksinya senang bertemu dengan RS Medistra yang difasilitasi oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia berharap, hal ini bisa menjadi keberkahan untuk umat muslim dan anak bangsa beragama lainnya, agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.

Pada kesempatan itu, Dirut RS Medistra, dr. Agung menjelaskan, bahwa polemik ini juga sudah diklarifikasi ke MUI DKI dan MUI Pusat. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang sangat baik dan solutif. Sehingga, RS Medistra semakin baik, serta inklusif untuk semua orang.

"Menambahkan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik dibawah," harap dr. Agung.

Baca juga:

RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab

Selain itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, dr. Savitri Handayana, mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan hari ini dengan RS Medistra, sehingga ke depannya segala polemik yang ada dapat ditindak lanjuti.

"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindaklanjut yang dilakukan RS. Medistra," ujar dr. Savitri.

Legislator Fraksi PKS lainnya, Muhammad Subki menambahkan, hari ini semuanya sudah clear. Ke depannya, RS Medistra akan lebih baik lagi saat melakukan proses rekrutmen, kemudian pihak RS Medistra tidak melarang hijab untuk seluruh karyawannya.

"Tentu ini sangat luar biasa, semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua," tandasnya.

Baca juga:

DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur

Sementara di akhir acara, Legislator Fraksi PKS, Muhammad Fatih yang turut hadir, juga menyampaikan tentang wujud toleransi di Indonesia.

Ia menyontohkan, bagaimana salah satu atlet voli Indonesia, Megawati, yang pernah berkiprah di mancanegara menjadi dikenal sebagai atlet yang menjaga hijabnya.

"Semoga ini menjadi pelajaran semua pihak dalam menerapkan toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkas Fatih.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran RS Medistra dan Dinkes DKI Jakarta. Lalu, ada pula Caleg Fraksi PKS lainnya, Abdul Aziz dan Caleg muda Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi. (Asp)

#Rumah Sakit #DPRD #PKS #Hijab
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Dinamika di Kalimantan Timur bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain pentingnya sensitivitas terhadap isu publik serta fokus pada penguatan fiskal daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Bagi mereka yang masih di bawah umur dan belum menikah, Bob Hasan menyatakan bahwa kontrak kerja harus segera berakhir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 April 2026
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Bagikan