RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 07 September 2024
RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

RS Medistra penuhi panggilan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, memenuhi undangan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan larangan hijab bagi calon pegawai yang akan diterima di lingkungan RS Medistra.

Legislator Fraksi PKS periode 2024-2029, Muhammad Thamrin yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan, silaturahmi ini diadakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Sebab, ada banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS dan menanyakan bagaimana duduk permasalahannya.

"Hari ini sudah clear (persoalan hijab, red). InsyaAllah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS. Medistra, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra dr. Agung Budisatria memang membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan pihak manajemen RS Medistra," ujar Muhammad Thamrin, Sabtu (7/9).

Baca juga:

DPRD DKI Usulkan Hilangkan Iuran Sampah Tiap Bulan

Thamrin menyebutkan, fraksinya senang bertemu dengan RS Medistra yang difasilitasi oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia berharap, hal ini bisa menjadi keberkahan untuk umat muslim dan anak bangsa beragama lainnya, agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.

Pada kesempatan itu, Dirut RS Medistra, dr. Agung menjelaskan, bahwa polemik ini juga sudah diklarifikasi ke MUI DKI dan MUI Pusat. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang sangat baik dan solutif. Sehingga, RS Medistra semakin baik, serta inklusif untuk semua orang.

"Menambahkan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik dibawah," harap dr. Agung.

Baca juga:

RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab

Selain itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, dr. Savitri Handayana, mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan hari ini dengan RS Medistra, sehingga ke depannya segala polemik yang ada dapat ditindak lanjuti.

"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindaklanjut yang dilakukan RS. Medistra," ujar dr. Savitri.

Legislator Fraksi PKS lainnya, Muhammad Subki menambahkan, hari ini semuanya sudah clear. Ke depannya, RS Medistra akan lebih baik lagi saat melakukan proses rekrutmen, kemudian pihak RS Medistra tidak melarang hijab untuk seluruh karyawannya.

"Tentu ini sangat luar biasa, semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua," tandasnya.

Baca juga:

DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur

Sementara di akhir acara, Legislator Fraksi PKS, Muhammad Fatih yang turut hadir, juga menyampaikan tentang wujud toleransi di Indonesia.

Ia menyontohkan, bagaimana salah satu atlet voli Indonesia, Megawati, yang pernah berkiprah di mancanegara menjadi dikenal sebagai atlet yang menjaga hijabnya.

"Semoga ini menjadi pelajaran semua pihak dalam menerapkan toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkas Fatih.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran RS Medistra dan Dinkes DKI Jakarta. Lalu, ada pula Caleg Fraksi PKS lainnya, Abdul Aziz dan Caleg muda Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi. (Asp)

#Rumah Sakit #DPRD #PKS #Hijab
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Berencana Bangun Rumah Sakit Tipe A untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Ibu Kota
Menurutnya, RSUD Cengkareng berhasil menerapkan pendekatan pelayanan yang fokus pada kenyamanan pasien
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Berencana Bangun Rumah Sakit Tipe A untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Ibu Kota
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Kasur Pasien RSUD Cut Meutia Dipenuhi Belatung, DPR Desak Kemenkes Tindak Tegas
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh manajemen rumah sakit dan puskesmas di Indonesia agar lebih disiplin menjaga standar kebersihan.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Kasur Pasien RSUD Cut Meutia Dipenuhi Belatung, DPR Desak Kemenkes Tindak Tegas
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Dirawat di Rumah Sakit, Nadiem Makarim Tetap Diborgol dan Dijaga Petugas Kejagung
Nadiem Makarim harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, tangannya tetap diborgol dan dijaga enam petugas Kejagung.
Soffi Amira - Kamis, 02 Oktober 2025
Dirawat di Rumah Sakit, Nadiem Makarim Tetap Diborgol dan Dijaga Petugas Kejagung
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
RS Kardiologi dibangun menggunakan dana hibah UEA nilai mencapai Rp 417,3 miliar atau setara USD 25 juta saat pemerintahan Walkot Solo Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Selasa, 30 September 2025
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Bagikan