RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear


RS Medistra penuhi panggilan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/PKS
MerahPutih.com - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, memenuhi undangan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.
Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan larangan hijab bagi calon pegawai yang akan diterima di lingkungan RS Medistra.
Legislator Fraksi PKS periode 2024-2029, Muhammad Thamrin yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan, silaturahmi ini diadakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.
Sebab, ada banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS dan menanyakan bagaimana duduk permasalahannya.
"Hari ini sudah clear (persoalan hijab, red). InsyaAllah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS. Medistra, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra dr. Agung Budisatria memang membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan pihak manajemen RS Medistra," ujar Muhammad Thamrin, Sabtu (7/9).
Baca juga:
Thamrin menyebutkan, fraksinya senang bertemu dengan RS Medistra yang difasilitasi oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia berharap, hal ini bisa menjadi keberkahan untuk umat muslim dan anak bangsa beragama lainnya, agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.
"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.
Pada kesempatan itu, Dirut RS Medistra, dr. Agung menjelaskan, bahwa polemik ini juga sudah diklarifikasi ke MUI DKI dan MUI Pusat. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang sangat baik dan solutif. Sehingga, RS Medistra semakin baik, serta inklusif untuk semua orang.
"Menambahkan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik dibawah," harap dr. Agung.
Baca juga:
RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab
Selain itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, dr. Savitri Handayana, mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan hari ini dengan RS Medistra, sehingga ke depannya segala polemik yang ada dapat ditindak lanjuti.
"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindaklanjut yang dilakukan RS. Medistra," ujar dr. Savitri.
Legislator Fraksi PKS lainnya, Muhammad Subki menambahkan, hari ini semuanya sudah clear. Ke depannya, RS Medistra akan lebih baik lagi saat melakukan proses rekrutmen, kemudian pihak RS Medistra tidak melarang hijab untuk seluruh karyawannya.
"Tentu ini sangat luar biasa, semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua," tandasnya.
Baca juga:
DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur
Sementara di akhir acara, Legislator Fraksi PKS, Muhammad Fatih yang turut hadir, juga menyampaikan tentang wujud toleransi di Indonesia.
Ia menyontohkan, bagaimana salah satu atlet voli Indonesia, Megawati, yang pernah berkiprah di mancanegara menjadi dikenal sebagai atlet yang menjaga hijabnya.
"Semoga ini menjadi pelajaran semua pihak dalam menerapkan toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkas Fatih.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran RS Medistra dan Dinkes DKI Jakarta. Lalu, ada pula Caleg Fraksi PKS lainnya, Abdul Aziz dan Caleg muda Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga

Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar

67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan

Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat

Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan

Prabowo Janji Bikin 500 Rumah Sakit, 66 Terbangun di Pulau Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Prabowo Resmikan Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Gubernur Pramono Siapkan Parkir Sandar Gratis Rumah Sakit Apung di Pelabuhan Muara Angke

Pramono Ingin Nama RSUD di Jakarta Diganti RS Royal Batavia, Inisiasi Dimulai dari Cakung

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
