RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 07 September 2024
RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

RS Medistra penuhi panggilan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, memenuhi undangan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan larangan hijab bagi calon pegawai yang akan diterima di lingkungan RS Medistra.

Legislator Fraksi PKS periode 2024-2029, Muhammad Thamrin yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan, silaturahmi ini diadakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Sebab, ada banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS dan menanyakan bagaimana duduk permasalahannya.

"Hari ini sudah clear (persoalan hijab, red). InsyaAllah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS. Medistra, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra dr. Agung Budisatria memang membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan pihak manajemen RS Medistra," ujar Muhammad Thamrin, Sabtu (7/9).

Baca juga:

DPRD DKI Usulkan Hilangkan Iuran Sampah Tiap Bulan

Thamrin menyebutkan, fraksinya senang bertemu dengan RS Medistra yang difasilitasi oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia berharap, hal ini bisa menjadi keberkahan untuk umat muslim dan anak bangsa beragama lainnya, agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.

Pada kesempatan itu, Dirut RS Medistra, dr. Agung menjelaskan, bahwa polemik ini juga sudah diklarifikasi ke MUI DKI dan MUI Pusat. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang sangat baik dan solutif. Sehingga, RS Medistra semakin baik, serta inklusif untuk semua orang.

"Menambahkan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik dibawah," harap dr. Agung.

Baca juga:

RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab

Selain itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, dr. Savitri Handayana, mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan hari ini dengan RS Medistra, sehingga ke depannya segala polemik yang ada dapat ditindak lanjuti.

"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindaklanjut yang dilakukan RS. Medistra," ujar dr. Savitri.

Legislator Fraksi PKS lainnya, Muhammad Subki menambahkan, hari ini semuanya sudah clear. Ke depannya, RS Medistra akan lebih baik lagi saat melakukan proses rekrutmen, kemudian pihak RS Medistra tidak melarang hijab untuk seluruh karyawannya.

"Tentu ini sangat luar biasa, semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua," tandasnya.

Baca juga:

DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur

Sementara di akhir acara, Legislator Fraksi PKS, Muhammad Fatih yang turut hadir, juga menyampaikan tentang wujud toleransi di Indonesia.

Ia menyontohkan, bagaimana salah satu atlet voli Indonesia, Megawati, yang pernah berkiprah di mancanegara menjadi dikenal sebagai atlet yang menjaga hijabnya.

"Semoga ini menjadi pelajaran semua pihak dalam menerapkan toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkas Fatih.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran RS Medistra dan Dinkes DKI Jakarta. Lalu, ada pula Caleg Fraksi PKS lainnya, Abdul Aziz dan Caleg muda Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi. (Asp)

#Rumah Sakit #DPRD #PKS #Hijab
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Bagikan