Rombak Internal Partai, Berikut Susunan Baru Fraksi PSI DPRD DKI


Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merombak posisi pimpinan dan beberapa posisi keanggotaan di DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan keterangan resmi, Senin (11/4), pergantian dilakukan terhadap pimpinan fraksi dan posisi anggota fraksi alat kelengkapan dewan (AKD)
Baca Juga
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
Anggara Wicitra Sastroamidjojo dipercaya sebagai Ketua Fraksi PSI. Ia menggeser posisi yang semula ditempati Idris Ahmad. Kemudian, Wakil Ketua ialah August Hamonangan dan posisi Sekretaris diemban oleh William Aditya Sarana.
Lalu beberapa nama dalam susunan AKD yang terbaru di Fraksi PSI DPRD. Badan Anggaran (Banggar) diisi oleh Anggara Wicitra S, Idris Ahmad, August Hamonangan, dan Eneng Malianasari
Untuk susunan di Badan Musyawarah (Bamus DPRD) adalah Justin Adrian, Idris Ahmad, Eneng Malianasari, serta William Aditya Sarana
Sedangkan anggota PSI yang masuk dalam susunan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI ialah Anthony Winza Probowo.
Baca Juga
PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung
Dalam perombakan internal ini tidak ada nama Viani Limardi. Sebab, PSI menyatakan telah memecat Viani dengan sejumlah alasan.
PSI pun mendesak DPRD DKI untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Viani. Hal ini menyusul dari putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menolak menggelar sidang atas gugatan Viani.
"Seharusnya, penyelesaian sengketa kepartaian memang di tingkat Mahkamah Partai, seperti yang dinyatakan di putusan pengadilan. Dengan putusan tersebut, kami harap penggantian antarwaktu bisa segera diproses dan tidak ditunda-tunda lagi," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. (Asp)
Baca Juga
PSI Minta Pemprov DKI Gandeng Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
