Rizki Faisal Asal Dapil Kepri Perkuat Barisan Aktivis 98 di DPR

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 01 Oktober 2024
Rizki Faisal Asal Dapil Kepri Perkuat Barisan Aktivis 98 di DPR

Aktivis 98 Rizki Faisal menjadi anggota DPR RI baru dari dapil Kepri. (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kehadiran Rizki Faisal menambah jumlah barisan aktivis 98 yang kini mengemban amanah di DPR RI.

Pria kelahiran 18 Maret 1976 itu merupakan kader Golkar yang sudah mengikuti Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) jelang menduduki jabatan DPR. Rizki lolos ke DPR dari daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri).

Saat pelatihan tersebut, Rizki mengutarakan niatannya sebagai sosok yang akan mengemban amanah bekerja bagi rakyat. Dia berkomitmen dalam pemerataan pendidikan, pemenuhan kesehatan, dan kesempatan kerja lewat pembekalan keterampilan pencari kerja di dapilnya.

"Kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mempersiapkan angkatan kerja untuk user di Kepulauan Riau sendiri dan user di negara tetangga merupakan salah satu kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mempersiapkan warga, siap mengisi lapangan kerja yang telah ada dan akan terbuka alam interaksi dunia industri," kata Rizki kepada wartawan, Selasa (1/10).

Baca juga:

'Ultraman' DPR dari Golkar Punya Harta Rp 3,8 Miliar

Rizki menyebut perlunya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk pemikiran memang perlu dan harus dilakukan secara berkala untuk warga negara. Tapi menurutnya nilai-nilai itu sepatutnya juga bisa dinikmati secara nyata oleh Rakyat Indonesia.

"Nilai-nilai yang akan saya usung bisa hadir dalam bentuk kesejahteraan ekonomi dan pendidikan yang layak. Dua faktor itu adalah dasar yang akan membuat nilai-nilai kebangsaan dengan sendirinya akan melekat di dalam jiwa warga negara Indonesia," ujar Rizki.

Terkait pelantikan hari ini, Rizki mengaku tidak memiliki persiapan khusus, hanya merasa senang karena kini dapat mengabdi pada rakyat. "Khususnya saudara-saudari yang dari Kabupaten Karimun juga ikut menyaksikan proses pelantikan," pungkasnya. (Pon)

#DPR #Kepulauan Riau #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - 15 menit lalu
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
IHSG merupakan tolok ukur utama kondisi pasar dan ekonomi bangsa yang tidak hanya berdampak pada investor domestik, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan pasar internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Bagikan