Rizal Ramli Tantang KPU Debat Terbuka soal Data Rekapitulasi Suara Pilpres 2019

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 15 Mei 2019
Rizal Ramli Tantang KPU Debat Terbuka soal Data Rekapitulasi Suara Pilpres 2019

Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan saat ini rakyat ingin ada perubahan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tokoh nasional yang mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi, Rizal Ramli, menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak yang mengklaim memiliki data kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka.

"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli seperti dilansir Antara, Rabu (15/5).

Menurut Rizal, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat. Tantangan debat itu juga semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil, dan jujur.

Rizal Ramli di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4) (ist)
Rizal Ramli di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4) (ist)

"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," kata mantan Menko Kemaritiman ini.

Selain itu, melalui debat terbuka yang disiarkan media televisi niscaya dapat menguak pihak yang sesungguhnya telah melakukan kebohongan.

"Data situng KPU kan selalu dijadikan argumentasi oleh kubu 01 bahwa pihaknya sudah menang. Bahkan, mereka bluffing (menyombong) berdasarkan hitungan mereka, menangnya tebal. Tapi, data situng KPU aja banyak yang salah. Misalnya, input data tidak match (cocok) dengan formulir C1. Ini lah yang membuat rakyat resah. Jadi, ayo kita buka-bukaan data, supaya rakyat tak bingung," tandas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU. Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara 'Mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Diantaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka.

Anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen. (*)

Baca Juga: Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

#Rizal Ramli #Komisi Pemilihan Umum #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Aplikasi Sirekap ini terdiri dari dua jenis, yaitu Sirekap mobile dan web
Angga Yudha Pratama - Minggu, 11 Februari 2024
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Bagikan