Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 Mei 2019
Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan saat ini rakyat ingin ada perubahan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota negara di luar DKI Jakarta dinilai sebuah keputusan yang irasional dan menciderai perasaan rakyat.

“Memang wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, nasib Pak Jokowi aja belum jelas, kok sudah ambil keputusan strategis. Ini kan juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru,” ujar ekonom senior, Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (2/5).

Lagi pula, sambung Rizal Ramli, biaya pemindahan Ibu Kota negara ke luar DKI Jakarta hingga Rp 460 triliun di tengah kondisi perekonomian negara yang tidak bagus, dan banyaknya persoalan pada pelayanan masyarakat menjadi sangat tidak etis kalau kebijakan itu tetap dipaksakan.

“Untuk bayar BPJS aja gak sanggup, kok memindahkan Ibu Kota baru? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu, naikan dulu pertumbuhan ekonomi hingga diatas 5 persen dulu, naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibu Kota,” tukas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Rizal Ramli pun mengingatkan Jokowi agar belajar dari pengalaman Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang sukses dalam mengimplementasikan kebijakan pemindahan Ibu Kota Malaysia ke Putraja setelah perekonomian negeri jiran tersebut bagus dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi.

“Pemindahan Ibu Kota baru merupakan hal yang biasa, Mahathir memindahkan Ibukota ke Putrajaya. Pak Mahathir bisa memindahkan Ibu Kota baru karena ekonominya memang bagus, infrastruktur sudah siap. Jadi, kalau Mas Jokowi mau memindahkan Ibu Kota negara, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi 8 persen terlebih dahulu,” ucap Rizal Ramli.

Kalaupun Indonesia memiliki anggaran lebih, ia mengusulkan agar dana tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta hingga tuntas.

“Kalau Indonesia ada anggaran Rp 460 triliun, seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan public transport di Jakarta. Sekarang sudah benar nih, ada MRT dan LRT, jadi tinggal diselesaikan sampai tuntas,” tandas Rizal Ramli. (*)

#Rizal Ramli #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Bagikan