Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 Mei 2019
Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan saat ini rakyat ingin ada perubahan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota negara di luar DKI Jakarta dinilai sebuah keputusan yang irasional dan menciderai perasaan rakyat.

“Memang wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, nasib Pak Jokowi aja belum jelas, kok sudah ambil keputusan strategis. Ini kan juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru,” ujar ekonom senior, Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (2/5).

Lagi pula, sambung Rizal Ramli, biaya pemindahan Ibu Kota negara ke luar DKI Jakarta hingga Rp 460 triliun di tengah kondisi perekonomian negara yang tidak bagus, dan banyaknya persoalan pada pelayanan masyarakat menjadi sangat tidak etis kalau kebijakan itu tetap dipaksakan.

“Untuk bayar BPJS aja gak sanggup, kok memindahkan Ibu Kota baru? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu, naikan dulu pertumbuhan ekonomi hingga diatas 5 persen dulu, naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibu Kota,” tukas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Rizal Ramli pun mengingatkan Jokowi agar belajar dari pengalaman Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang sukses dalam mengimplementasikan kebijakan pemindahan Ibu Kota Malaysia ke Putraja setelah perekonomian negeri jiran tersebut bagus dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi.

“Pemindahan Ibu Kota baru merupakan hal yang biasa, Mahathir memindahkan Ibukota ke Putrajaya. Pak Mahathir bisa memindahkan Ibu Kota baru karena ekonominya memang bagus, infrastruktur sudah siap. Jadi, kalau Mas Jokowi mau memindahkan Ibu Kota negara, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi 8 persen terlebih dahulu,” ucap Rizal Ramli.

Kalaupun Indonesia memiliki anggaran lebih, ia mengusulkan agar dana tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta hingga tuntas.

“Kalau Indonesia ada anggaran Rp 460 triliun, seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan public transport di Jakarta. Sekarang sudah benar nih, ada MRT dan LRT, jadi tinggal diselesaikan sampai tuntas,” tandas Rizal Ramli. (*)

#Rizal Ramli #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri, dibebaskan bersyarat pada Selasa (26/8). Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto mendapat ‘dua jempol’ dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD, Jumat (15/8).
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Indonesia
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Kehadiran 3 akan memberikan pesan kuat tentang arti penting persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Berita
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Wakil ketua MPR lain juga mengantarkan surat pada mantan presiden.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Reuni UGM yang dihadiri Jokowi ramai dibicarakan publik lantaran kegiatan itu disebut sebagai rekayasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Indonesia
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Jokowi menyatakan, berdasarkan feeling, ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Indonesia
Ijazah SMA dan UGM Jokowi Disita Penyidik Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum: Di Persidangan Akan Ditunjukan
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan buka suara terkait penyitaan dua ijazah asli Jokowi, yaitu SMA Negeri 6 Solo dan S1 UGM oleh Polda Metro Jaya.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Ijazah SMA dan UGM Jokowi Disita Penyidik Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum: Di Persidangan Akan Ditunjukan
Indonesia
Jokowi Bantah Perintahkan Kader PSI Unggah Ijazah Aslinya ke Media Sosial
Presiden ke-7 Joko Widodo angkat suara soal foto Ijazah yang diunggah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Jokowi Bantah Perintahkan Kader PSI Unggah Ijazah Aslinya ke Media Sosial
Bagikan