Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 Mei 2019
Rizal Ramli: Bayar BPJS Aja Gak Sanggup, Kok Malah Mindahin Ibu Kota?

Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan saat ini rakyat ingin ada perubahan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota negara di luar DKI Jakarta dinilai sebuah keputusan yang irasional dan menciderai perasaan rakyat.

“Memang wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, nasib Pak Jokowi aja belum jelas, kok sudah ambil keputusan strategis. Ini kan juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru,” ujar ekonom senior, Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (2/5).

Lagi pula, sambung Rizal Ramli, biaya pemindahan Ibu Kota negara ke luar DKI Jakarta hingga Rp 460 triliun di tengah kondisi perekonomian negara yang tidak bagus, dan banyaknya persoalan pada pelayanan masyarakat menjadi sangat tidak etis kalau kebijakan itu tetap dipaksakan.

“Untuk bayar BPJS aja gak sanggup, kok memindahkan Ibu Kota baru? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu, naikan dulu pertumbuhan ekonomi hingga diatas 5 persen dulu, naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibu Kota,” tukas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Rizal Ramli pun mengingatkan Jokowi agar belajar dari pengalaman Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang sukses dalam mengimplementasikan kebijakan pemindahan Ibu Kota Malaysia ke Putraja setelah perekonomian negeri jiran tersebut bagus dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi.

“Pemindahan Ibu Kota baru merupakan hal yang biasa, Mahathir memindahkan Ibukota ke Putrajaya. Pak Mahathir bisa memindahkan Ibu Kota baru karena ekonominya memang bagus, infrastruktur sudah siap. Jadi, kalau Mas Jokowi mau memindahkan Ibu Kota negara, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi 8 persen terlebih dahulu,” ucap Rizal Ramli.

Kalaupun Indonesia memiliki anggaran lebih, ia mengusulkan agar dana tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta hingga tuntas.

“Kalau Indonesia ada anggaran Rp 460 triliun, seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan public transport di Jakarta. Sekarang sudah benar nih, ada MRT dan LRT, jadi tinggal diselesaikan sampai tuntas,” tandas Rizal Ramli. (*)

#Rizal Ramli #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan