Risma Tanggapi Potensi jadi Kandidat Pilgub DKI Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Juni 2022
Risma Tanggapi Potensi jadi Kandidat Pilgub DKI Jakarta

Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Tri Rismaharini mengaku tidak memikirkan jabatan dan membayangkan dirinya ke depan akan menempati posisi tertentu di pemerintahan DKI Jakarta.

Mantan Wali Kota Surabaya itu bahkan mengaku tidak pernah menyangka ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial di kabinet Indonesia Maju.

Risma mengatakan itu ketika awak media menanyakan potensi dirinya didorong menjadi kandidat pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Juga:

Risma Awali dengan 3 kali Pekik Merdeka

"Saya sekali lagi, saya enggak pernah membayangkan jadi apa saya, karena bagi saya jabatan itu enggak bisa diminta," kata Risma saat ditemui usai mengisi sesi di Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selasa, Rabu (22/6).

"Jadi, waktu mulai pertama sampai kedua jadi Wali Kota (Surabaya,), bahkan kemarin sama menteri pun, saya enggak tahu, karena enggak dikasih tahu juga," sambung dia.

Risma untuk saat ini memilih fokus pada pekerjaan sebagai kader PDIP ketimbang berkomunikasi untuk dicalonkan sebagai kandidat pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Satu di antaranya, wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur itu sedang berupaya menguatkan perekonomian rakyat akibat terdampak pandemi COVID-19.

"Saya harus kerja memang konsentrasi penuh. Kan, saya DPP Bidang Kebudayaan, saat saya lagi konsentrasi bagamana orang ini bisa akses ekonomi lebih baik begitu," ujarnya.

Baca Juga:

Risma Paparkan Kerja-Kerja Ideologis Partai di Rakernas II PDIP

Lebih lanjut, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November itu mengaku tidak akan pernah bermimpi macam-macam tentang jabatan politik.

"Saya menyampaikan itu bukan saya. Bukan keinginan atau mimpi saya atau apa, tidak ada, sedikit pun tidak ada, karena bagi saya jabatan itu tidak boleh diminta," ungkapnya.

Saat disinggung kesiapan diusung menjadi kandidat pada Pilgub DKI Jakarta 2024, Risma justru bercerita pernah menolak tawaran menjadi Mensos di kabinet Indonesia Maju.

Beberapa kali tawaran misalnya datang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menempatkan Risma menjadi Mensos yang kesemuanya ditolak oleh ibu dua anak itu.

Begitu pula saat Presiden Jokowi menawarkan jabatan Mensos kepada Risma yang ditolak mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu.

"(Tawaran) menteri itu sudah empat kali. Saya menolak ke Ibu (Megawati Soekarnoputri), kemudian (ke) Pak Jokowi," ungkap Risma. (Pon)

Baca Juga:

Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI

#Tri Rismaharini #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan