Risma Ngaku Langsung Tarik Beras Bansos Dengan Kualitas Buruk

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Agustus 2021
Risma Ngaku Langsung Tarik Beras Bansos Dengan Kualitas Buruk

Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kemenerian Sosial memastikan memastikan kualitas beras bantuan sosial (bansos) yang buruk langsung segera diganti dengan yang baru dan berkualitas baik. Kemensos menerima beberapa aduan kasus kualitas beras dirasakan kurang memuaskan oleh penerima bantuan.

"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus, dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak, misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/8).

Baca Juga:

Kemenparekraf Diminta Segera Cairkan Bansos untuk Pelaku Pariwisata

Risma menyatakan, penyaluran bansos beras melibatkan sejumlah instansi, sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Dimana, untuk bansos beras 10 kilogram, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog.

Sementara, untuk bansos beras 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial melalui dinas sosial. Dinas sosial berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat.

Risma menegaskan, dinas sosial, juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, bila kualitas beras kurang memuaskan.

Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)
Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)

"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," kata mensos.

Pemerintah mendistribusikan bansos beras selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bansos beras 10 kg disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Sementara, untuk bansos beras 5 kg, disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan dari pemerintah daerah. (Knu)

Baca Juga:

DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos

#Bantuan Sosial #Dana Bansos #Bansos Tunai #Beras #Harga Beras #Kemensos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Pada tempat penggilingan, harga rata-rata harga beras naik 0,26 persen secara bulanan (MtoM), dan 6,89 persen secara tahunan.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Indonesia
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog menetapkan sejumlah ketentuan bagi gerai penyalur, termasuk larangan membuka kemasan maupun mencampur beras SPHP dengan beras lainnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Indonesia
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Indonesia
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Indonesia
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Indonesia
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Penyidik saat ini masih mendalami apakah beras SPHP tersebut dicampur dengan beras lain atau langsung dikemas ulang sebelum dipasarkan sebagai beras premium.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Indonesia
2 Bansos akan Cair Jelang Tutup Buku 2026, Ada PKH Sampai BPNT
Langkah strategis ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia melalui skema penyaluran yang dilakukan secara bertahap.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
2 Bansos akan Cair Jelang Tutup Buku 2026, Ada PKH Sampai BPNT
Indonesia
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Informasi resmi dan pembaruan data dapat diakses melalui website Dinas Sosial DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Bagikan