Rieke Bersama Pekerja Honor dan Kontrak Tagih Janji Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 September 2015
Rieke Bersama Pekerja Honor dan Kontrak Tagih Janji Jokowi

Rieke Diah Pitaloka (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka bersama ribuan pekerja honor dan kontrak meminta Presiden Joko Widodo segera merealisasikan janji-janji kampanye saat Pilpres 2014 silam.

Hal ini disampaikan Rieke saat mengadakan konsolidasi tenaga honorer dan kontrak, se-Jawa Tengah, di Graha Wisata Sriwedari, Solo, Senin (28/09).

Dalam agenda itu perwakilan guru honorer mengingatkan Jokowi dengan janji kampanyenya seraya membaca "Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara" dan perwakilan Bidan PTT membacakan "Piagam Perjuangan Abdoel Moeloek".

Dari kota kelahiran Presiden itu para tenaga honorer dan kontrak tersebut menagih janjinya saat kampanye Pilpres 2014, lalu. Mereka mengatakan janji politik tersebut haruslah dipenuhi.

"Janji jangan tinggal janji. Setelah terpilih janji politik harus dipenuhi oleh Presiden Jokowi," kata Lina, ketua persatuan Bidan PTT Jawa Tengah.

Menanggapi tuntutan itu, Rieke Diah Pitaloka menegaskan seharusnya pemerintah mempunyai regulasi khusus bagi para honorer yang sudah mengabdi dengan bayaran yang seadanya.

"Seharusnya ada aturan khusus, pengecualian bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari tiga tahun, tanpa pungutan apa-pun, tanpa diskriminasi," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (29/9).

Lebih lanjut, Rieke yang juga hadir dalam konsolidasi tersebut mengungkapkan bahwa tindakan yang para tenaga honorer dan kontrak ini adalah upaya untuk menagih janji Jokowi. Menurutnya, rakyat sedang mengingatkan sang Presiden dari tanah kelahirannya itu.

"Berjuang bersama, solid, jangan mau dipecah belah. Berjuang agar Presiden penuhi janji Trilayak, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi tenaga honorer, guru honorer dan tenaga kesehatan, termasuk bagi Bidan PTT," pungkas Rieke. (Fdi)

Baca juga:

  1. Aksi Guru Honorer
  2. Demonstrasi Guru Honorer Membuahkan Hasil
  3. Gaji Guru Honorer Sebulan Hanya Bisa Beli Sebungkus Mi Instan
  4. Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud
  5. Kasus Munir Janji Jokowi Ditagih
#Presiden Jokowi #Guru Honorer #Rieke Diah Pitaloka
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji seperti kondisi tenda agar lebih lebih baik dan pembenahan di sejumlah fasilitas lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Bagikan