Ridwan Hisjam Desak Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Mekeng: Pengacau Partai

MerahPutih.com - Partai Golkar tengah diterpa konflik internal menjelang Pemilu 2024. Sejumlah politikus senior Golkar menyerukan agar partai berlambang pohon beringin menggelar Munaslub untuk memilih ketum baru menggantikan Airlangga Hartarto.

Terbaru, desakan Airlangga untuk menanggalkan jabatannya di pucuk pimpinan partai disuarakan oleh Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam.

Baca Juga

Dituding Menunggangi Isu Munaslub Golkar, Jokowi: Itu Urusan Internal

Dia menilai Airlangga tidak lagi bersih usai diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021, pada Senin (24/7).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng menyebut pernyataan Ridwan membuat Golkar mengalami keruntuhan.

“Dia (Ridwan Hisjam) harus sadarlah bahwa dia dibesarkan selama ini juga oleh partai, jadi dia harus jaga partai,” kata Mekeng saat dihubungi, Kamis (27/7).

Mekeng menilai kehadiran Airlangga di Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi justru membantu proses penyidikan. Menurutnya, ucapan Ridwan telah memantik perpecahan di internal partai.

“Jadi saksi itu bukan orang yang bersalah. Jadi jangan karena orang dipanggil saksi 12 jam seolah-olah sudah runtuh,” ungkap Mekeng.

Baca Juga

Bamsoet Ungkap Nasib Airlangga sebagai Ketum Golkar Ada di Tangan Kader

Lebih lanjut Mekeng menuturkan Airlangga bisa melepaskan kursi ketum Golkar apabila ditetapkan tersangka. Dalam peristiwa politik itu Golkar akan memilih ketum baru agar tidak ada kekosongan jabatan.

“Kecuali dia (Airlangga) sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu lain. Tapi kalau baru dipanggil saksi, setiap orang sebagai warga negara itu kalo dipanggil menjadi saksi wajib datang,” ucapnya.

Mekeng menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tidak mengatur bahwa ketua umum harus mundur jika elektoral partainya rendah.

“Dan hasil Munas 2019 itu tidak mengatakan bahwa Airlangga harus capres-cawapres. Airlangga diberikan kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres, bukan dia,” tegas Mekeng.

“Kalau kayak gini terus artinya memang Ridwan ini adalah pengacau partai, bukan lagi pengacau Airlangga, pengacau partai,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Ingin jadi Ketum, Waketum Golkar: Dia Tak Punya KTA