Dituding Menunggangi Isu Munaslub Golkar, Jokowi: Itu Urusan Internal
Mula Akmal - Kamis, 27 Juli 2023
Presiden Jokowi pada acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Jakarta, Minggu (2/4/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana Partai Golkar yang ingin menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Diketahui Jokowi dituding menunggangi isu Munaslub Golkar tersebut. Menurut Jokowi, kabar tersebut tak benar, karena dirinya tak pernah mencampuri urusan internal parpol.
Baca Juga:
"Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/7).
Jokowi juga mengatakan, jika Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ingin menjadi Ketum Golkar itu merupakan hak mereka.
"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet punya keinginan itu urusan beliau-beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan beliau-beliau, urusan internal Golkar," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:Respons Isu Munaslub, KPPG Tegaskan Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
