2 Kader Golkar Diperiksa Karena Wacanakan Munaslub
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Juli 2023
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian
MerahPutih.com - Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar dan menggelar Munaslub.
Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelar-nya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai.
Baca Juga:
Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengatakan, dua kader yang dipanggil untuk diminta klarifikasi yakni Ketua Umum DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Sidang Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Forum klarifikasi, dewan etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.
"Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik," katanya menegaskan.
Hatta menyatakan, dewan etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Dewan etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.
Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
Ia menegaskan, Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
"Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan," tuturnya.
Selanjutnya, pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam pada Selasa (18/7). Ridwan menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal Munaslub Golkar.
Baca Juga:
Respons Isu Munaslub, KPPG Tegaskan Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
