Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004


Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto di acara Sarasehan Nasional Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Jakarta, Minggu (10/12). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
MerahPutih.com - Kader Golkar harus berhati-hati mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum). Sebab, Golkar bakal memecat anggota yang lantang gelar munaslub.
Hal tersebut pun pernah terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 lalu, kala Partai Golkar menghentikan sejumlah kader.
Wakil Ketua Umum Soksi Partai Golkar Firman Soebagyo meminta agar seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan masing-masing. Hal itu lantaran Golkar tetap menjunjung tinggi azas prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
Baca Juga:
3 Elite Golkar Hadiri Apel Siaga Perubahan NasDem di SUGBK
"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," ujar Firman melalui keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (17/7).
Firman tegaskan, Musyawarah Nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat penuh Airlangga menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Keputusan Munas 2019 itu selanjutnya dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Maka dari itu, dirinya mengaku heran apabila ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar, namun malah memahami aturan dan mekanisme organisasi.
"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," ujarnya.
Baca Juga:
Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub untuk Memakzulkan Airlangga
Kemudian ia pun mencurigai ada "penumpang gelap" dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.
Ia menyebut ada pihak yang "ngebet" menggantikan posisi Airlangga.
Dengan begitu, Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana munsalub.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai

Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin

Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan

Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA

Sekjen Golkar: Pertemuan Makan Siang Gibran dan Dasco Tidak Bahas Isu Pemakzulan
