Headline

Ribuan Warganet Galang Petisi Stop Kriminalisasi Jaksa Chuck

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 November 2018
Ribuan Warganet Galang Petisi Stop Kriminalisasi Jaksa Chuck

Petisi warganet mendesak stop kriminalisasi terhadap jaksa Chuck Suryosumpeno (Foto: Screenshot change.org)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Simpati dan dukungan mantan Jaksa Agung Basrief Arif kepada jaksa Chuck Suryosumpeno beberapa waktu lalu membuat sejumlah masyarakat memberikan dukungan moril serupa melalui petisi di change.org. Hingga Kamis 29 November 2018, petisi tersebut sudah ditandatangani 1.070 warganet.

Petisi yang digagas koalisi masyarakat yang menamakan dirinya JusticeForChuck tersebut, menuntut Presiden Joko Widodo menghentikan langkah Jaksa Agung Prasetyo yang mengkriminalisasi jaksa yang berhasil menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 3,5 triliun itu. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy mengaku berterima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kliennya.

Bahkan ia mengaku dukungan mengalir tak hanya lewat dunia maya semata.

"Hampir tiap hari banyak masyarakat yang sengaja datang dari luar Jakarta ke kantor Tim Kuasa Hukum, sekedar bertanya tentang kasus Chuck dan menyampaikan dukungannya. Tentu kami dan keluarga Chuck sangat berterima kasih atas dukungan moril tersebut," kata Sandra di Jakarta, Kamis (29/11).

Jaksa Chuck Suryosumpeno
Jaksa Chuck Suryosumpeno mendapat simpati dari warganet melalui change.org (Foto: change.org)

Dirinya yakin, dukungan akan terus mengalir dan terus bertambah. Sebab, kata Sandra, masyarakat sudah tahu fakta bahwa Chuck merupakan korban kriminalisasi rezim Jaksa Agung Prasetyo.

"Ribuan tanda tangan petisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah tahu mana penegak hukum yang berdedikasi dan berprestasi. Stop kriminalisasi terhadap Chuck Suryosumpeno," ujarnya.

Selain petisi tersebut, tagar #savejaksachuck dan #justiceforchuck juga ramai diperbincangkan netizen. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru pun kembali angkat bicara mengomentari fenomena dukungan masyarakat terhadap Chuck tersebut.

Ia menilai petisi tersebut menagih komitmen Jokowi soal perlindungan hukum terhadap orang yang tidak bersalah seperti Chuck.

"Presiden Jokowi harusnya sudah ambil tindakan terhadap oknum pejabat tinggi Kejagung yang menyalahgunakan wewenangnya. Petisi ini bukti bahwa masyarakat sudah memprotes tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini," kata Haris.

Dukungan petisi itu, kata Haris, menunjukkan bahwa masyarakat sudah muak pada model penegakan hukum era Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Jokowi harus segera mencopot Prasetyo. Jangan sampai ada gerakan “people’s power” yang akan menggeruduk Kejaksaan Agung dan menyeret Prasetyo keluar sana," pungkas dia.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Soeharto Disebut Guru Korupsi, Partai Berkarya Angkat Bicara

#Chuck Suryosumpeno #Jaksa Agung HM Prasetyo #Petisi Online #Jaksa Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
DPR Dukung Kenaikan Anggaran Lembaga Peradilan Demi Kesejahteraan Hakim dan Integritas Hukum
Ia berharap KY tidak hanya fokus pada seleksi calon hakim agung, tetapi juga memperkuat pengawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
DPR Dukung Kenaikan Anggaran Lembaga Peradilan Demi Kesejahteraan Hakim dan Integritas Hukum
Indonesia
Jaksa yang ‘Seret’ Tom Lembong ke Penjara dan Bongkar Skandal Korupsi Pertamina Dipromosikan Jadi Kajati Sulawesi Tenggara
Abdul Qohar juga yang mengusut skandal suap-gratifikasi vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Juli 2025
Jaksa yang ‘Seret’ Tom Lembong ke Penjara dan Bongkar Skandal Korupsi Pertamina Dipromosikan Jadi Kajati Sulawesi Tenggara
Indonesia
Bantah Isu Mundur, Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatifnya Presiden
Burhanuddin menegaskan keputusan lanjut tidaknya terus menjabat Jaksa Agung merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Juni 2025
Bantah Isu Mundur, Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatifnya Presiden
Indonesia
Bantah ST Burhanuddin Mundur dari Jaksa Agung, Kejagung Tegaskan itu Berita Hoaks
Narasi yang ramai diperbincangkan di media sosial yakni Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengantongi nama jaksa senior pengganti ST Burhanuddin.
Dwi Astarini - Senin, 19 Mei 2025
Bantah ST Burhanuddin Mundur dari Jaksa Agung, Kejagung Tegaskan itu Berita Hoaks
Indonesia
Soal Pengoplosan Pertamax, Jaksa Agung: Itu Bukan Kebijakan Pertamina
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui terdapat oplosan BBM
Frengky Aruan - Kamis, 06 Maret 2025
Soal Pengoplosan Pertamax, Jaksa Agung: Itu Bukan Kebijakan Pertamina
Indonesia
Jaksa Agung sebut BBM yang Dijual Pertamina Saat ini Tak Terkait Kasus Korupsi Migas
Jaksa Agung menyebut, bahwa BBM yang dijual Pertamina saat ini tak terkait kasus korupsi migas.
Soffi Amira - Kamis, 06 Maret 2025
Jaksa Agung sebut BBM yang Dijual Pertamina Saat ini Tak Terkait Kasus Korupsi Migas
Indonesia
Jaksa Agung Didesak Perbolehkan KPK Periksa Jampidsus Febrie di Dugaan Kasus Lelang Sitaan Kasus Jiwasraya
Jika KPK memiliki alat bukti yang cukup, tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk menunda atau menolak permohonan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Jaksa Agung Didesak Perbolehkan KPK Periksa Jampidsus Febrie di Dugaan Kasus Lelang Sitaan Kasus Jiwasraya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jadi Jaksa Agung, Mahfud Md Langsung Bongkar Korupsi Rp 300 Triliun Blok Medan
Beredar informasi mengenai kabar Mahfud MD ditunjuk langsung oleh Prabowo untuk menempati jabatan Jaksa Agung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Januari 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jadi Jaksa Agung, Mahfud Md Langsung Bongkar Korupsi Rp 300 Triliun Blok Medan
Indonesia
Petisi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Diterima Publik
Petisi daring bertajuk "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" berhasil mengumpulkan lebih dari 100 ribuan tanda tangan.
Frengky Aruan - Jumat, 20 Desember 2024
Petisi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Diterima Publik
Bagikan