Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan hingga hari ini. Polisi beralasan tertundanya pemilu di ribuan TPS itu karena sejumlah kendala teknis.
Kendala teknis itu antara lain meliputi masalah distribusi logistik pemilu hingga polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken. Adapun, kendala noken banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
"Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pemungutan suara) tidak bisa dilaksanakan," kata Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri kepada wartawan dikutip di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca Juga:
Menurut Fahhiri, 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan berasal dari tiga provinsi. Pertama, Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Keerom 1 TPS, Kabupaten Mamberamo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS.
Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 697 TPS. Lalu, Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Tolikara.
"Kalau di daerah Mamberamo Raya ada 4 distrik yang belum coblos, itukan karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik ke sana, juga di beberapa wilayah lain di pegunungan karena masalah transportasi dan juga cuaca," tuturnya.
Baca Juga:
PDIP Unggul Sementara, Partai Golkar Kedua
Fakhiri menyebut sebanyak 697 di Kabupaten Puncak Jaya yang harus melakukan pencoblosan susulan. Pencoblosan susulan lainnya juga harus dilakukan 383 dari 463 jumlah total TPS di Kabupaten Intan Jaya serta 92 dari 499 total TPS di Kabupaten Paniai.
Adapun daerah lain seperti di Papua Pegunungan yang juga menggunakan sistem noken, 87 dari 1.083 TPS di Kabupaten Tolikara dan 4 dari 1.034 TPS di Kabupaten Jayawijaya harus melakukan pencoblosan ulang. "Tapi, kami bersyukur gangguan dari kelompok kriminal bersenjata tidak ada," tutup Kapolda. (Knu)
Baca Juga:
Tiket Kereta Lebaran 2024 Sudah Bisa Dibeli Mulai 15 Februari
