Andika Pratama
MerahPutih.com - Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi menilai bahwa pengesahan terhadap revisi UU KPK telah melanggar regulasi dan cacat secara formil.
"Pengesahan revisi UU KPK menabrak sejumlah ketentuan yang besar kemungkinan akan menjadikan proses revisi UU KPK ini menjadi cacat formil," kata Ferdian dalam keterangan persnya, Selasa (17/9).
Baca Juga
Alasan mengapa pengesahan revisi UU KPK itu cacat formil lantaran dalam proses revisinya, regulator yakni DPR RI mengabaikan partisipasi masyarakat. Sejauh ini, partisipasi yang muncul dari publik melalui berbagai saluran tak dijadikan bahan masukan oleh Presiden dan DPR dalam pembahasan draf perubahan UU KPK tersebut.
"Padahal, prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana rumusan di Pasal 5 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di antaranya adanya keterbukaan," ujarnya.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu memberikan saran kepada siapapun yang tidak sependapat dengan hasil revisi UU KPK inisiatif DPR RI itu bisa melakukan upaya konstitusional, yakni melalui judicial review.
"Ada baiknya, pihak-pihak yang keberatan dengan perubahan UU KPK ini dapat masuk melalui pintu pengujian formil yakni menguji atas proses pembentukan UU ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tuturnya.
Baca Juga
Beda Sikap dengan Pimpinan KPK Lain, Basaria Setuju Revisi UU KPK
Dasar untuk melakukan JR itu kata Ferdian, bisa diambil dahulu dari aspek proses revisi terhadap regulasi yang memayungi KPK itu.
"Satu poin yang dapat dijadikan pintu masuk tak lain adalah berkenaan dengan pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan UU baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusann atas RUU menjadi UU," imbuhnya.
DPR telah resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) lewat Rapat Paripurna. Tiga dari 10 fraksi di DPR, yakni Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat setuju pengesahan revisi UU KPK dilakukan dengan catatan.
Ketiga fraksi kompak menyoroti terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut mereka pemberian kewenangan dalam menunjuk sosok-sosok yang akan menduduki jabatan Dewan Pengawas KPK.
Baca Juga
Anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengatakan pihaknya masih memiliki ganjalan terkait pengesahan UU KPK hasil revisi, tepatnya pada poin pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Edhy menjelaskan, Gerindra tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan pemberian kewenangan kepada presiden untuk membentuk Dewan Pengawas bila nantinya malah jadi melemahkan KPK. (Knu)
