Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPR RI memutuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ditunda hingga masa sidang berikutnya. Keputusan ini diambil karena keterbatasan waktu pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, masa sidang yang hanya berlangsung sekitar satu bulan atau 25 hari kerja tidak cukup untuk membahas RUU tersebut secara komprehensif.
Baca juga:
LBH Jakarta Soroti Potensi Pelanggaran Hak Tersangka dan Kewenangan Absolut di RUU KUHAP
Sehingga, ia menekankan pentingnya pembahasan yang mendalam, idealnya dalam dua masa sidang penuh, untuk memastikan substansi RUU KUHAP dikaji dengan teliti. Meskipun pembahasan ditunda, Komisi III membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
Ia membantah tudingan bahwa proses penyusunan RUU ini tertutup, dan menegaskan bahwa prosesnya transparan dan partisipatif, dengan rapat-rapat terbuka dan siaran langsung.
Komisi III telah mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan diskusi publik untuk menjaring aspirasi, termasuk webinar dengan ribuan peserta dan pertemuan dengan berbagai pihak seperti Mahkamah Agung, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan advokat.
Baca juga:
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Beberapa isu krusial yang menjadi fokus dalam revisi KUHAP adalah penguatan hak tersangka dan advokat, serta kejelasan parameter penahanan, untuk mencegah kriminalisasi.
Dalam draf terbaru, tersangka akan memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum lebih cepat dan dapat menyampaikan keberatan jika mengalami intimidasi. Habiburokhman mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan RUU KUHAP, dengan tujuan menciptakan hukum acara pidana yang lebih adil dan berpihak pada hak asasi manusia.
