Respons Indonesia setelah Thailand Bertemu Junta Myanmar

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 19 Juni 2023
Respons Indonesia setelah Thailand Bertemu Junta Myanmar

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (tengah) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6). ANTARA/Yashinta Difa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia merespons pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.

Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.

Baca Juga

Junta Myanmar Kembali Hambat Bantuan Kemanusiaan

“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/6).

Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.

“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," ujarnya.

Baca Juga

Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Udara Junta Militer Myanmar yang Tewaskan Warga Sipil

Ngurah menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.

“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.

Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.

Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia. (*)

Baca Juga

Delegasi KTT ASEAN Sebut Kekuasaan Junta Militer Myanmar Kian Terkikis

#Kemenlu #Thailand #Junta Militer
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
1.440 WNI Datangi KBRI Phnom Penh Ingin Balik ke Indonesia
Saat ini mekanisme untuk keringanan denda overstay dan percepatan pembuatan izin keluar oleh Imigrasi Kamboja sedang dirampungkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
1.440 WNI Datangi KBRI Phnom Penh Ingin Balik ke Indonesia
Indonesia
Kemenlu Belum Akan Evakuasi WNI Dari Iran
Berdasarkan penilaian KBRI dan dengan memperhatikan kondisi di lapangan hingga Senin (12/1), evakuasi juga belum diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Kemenlu Belum Akan Evakuasi WNI Dari Iran
Indonesia
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
WNI anak berinisial KL ditahan di Yordania sejak 19 Mei 2025 atas dugaan mendukung aktivitas ISIS.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
Indonesia
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Penangkapan KL ini dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Indonesia
4 ABK WNI Diculik Bajak Laut, KBRI Desak Tanggung Jawab Perusahaan Kapal
Kemenlu menegaskan terus memastikan hak-hak ketenagakerjaan para ABK WNI korban penculikan tetap dijalankan penanggung jawab perusahaan kapal.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
4 ABK WNI Diculik Bajak Laut, KBRI Desak Tanggung Jawab Perusahaan Kapal
Indonesia
Kota Basis Konsentrasi WNI di Iran Masih Aman, Kemenlu: Opsi Evakuasi Belum Mendesak
Jumlah WNI yang tinggal di Iran tercatat sebanyak 386 orang, terkonsentrasi di Kota Qom dan Isfahan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Kota Basis Konsentrasi WNI di Iran Masih Aman, Kemenlu: Opsi Evakuasi Belum Mendesak
Indonesia
Kondisi Teheran 'dalam Bahaya', WNI Diminta Waspada dan Hindari Kerumunan
Hingga saat ini, belum ada laporan WNI yang terdampak aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Iran, meski beberapa korban sipil dilaporkan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Kondisi Teheran 'dalam Bahaya', WNI Diminta Waspada dan Hindari Kerumunan
Indonesia
Kemenlu Pulangkan 3 WNI Terjebak di Yaman
Pemulangan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Perwakilan RI di Kawasan Timur Tengah, khususnya KBRI Muscat, KBRI Riyadh, KBRI Abu Dhabi, KJRI Jeddah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
 Kemenlu Pulangkan 3 WNI Terjebak di Yaman
Dunia
Indonesia dan Negara OKI Kecam Kunjungan Pejabat Israel ke Somaliland
Somaliland menyatakan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia dan Negara OKI Kecam Kunjungan Pejabat Israel ke Somaliland
Bagikan