Respons Indonesia setelah Thailand Bertemu Junta Myanmar


Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (tengah) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6). ANTARA/Yashinta Difa.
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia merespons pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.
Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
Baca Juga
“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/6).
Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.
“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," ujarnya.
Baca Juga
Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Udara Junta Militer Myanmar yang Tewaskan Warga Sipil
Ngurah menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.
Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.
“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.
Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.
Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia. (*)
Baca Juga
Delegasi KTT ASEAN Sebut Kekuasaan Junta Militer Myanmar Kian Terkikis
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal

Puluhan WNI Dievakuasi Dari Nepal, Ratusan Orang Masih Bertahan

Penyebab Kematian Diplomat Zetro Leonardo Purba Belum Terkuat, Kemenlu Jadikan Prioritas

Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara

Menlu Sugiono Pastikan Pendidikan Anak-Anak Zetro Leonardo Purba Akan Ditanggung Pemerintah

Jenazah Diplomat Zetro Disemayamkan di RSPAD, Pemakaman di TPU Sari Mulya Tangsel Kamis

Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai

Kemenlu Tingkatkan Keamanan Diplomat di Peru, Tempatkan Keluarga Zetro Ke Lokasi Lebih Aman

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak di Peru, Kemenlu Evaluasi Perlindungan Diplomat dan Staf KBRI
