Respons Indonesia setelah Thailand Bertemu Junta Myanmar
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (tengah) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6). ANTARA/Yashinta Difa.
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia merespons pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.
Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
Baca Juga
“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/6).
Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.
“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," ujarnya.
Baca Juga
Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Udara Junta Militer Myanmar yang Tewaskan Warga Sipil
Ngurah menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.
Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.
“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.
Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.
Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia. (*)
Baca Juga
Delegasi KTT ASEAN Sebut Kekuasaan Junta Militer Myanmar Kian Terkikis
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Ibu Suri Ratu Sirikit Wafat di Usia 93 Tahun Semalam, Raja Thailand Tetapkan Masa Berkabung 1 Tahun
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Maskot SEA Games dan ASEAN Para Games 2025 The San Didesain Ulang, Lebih Sederhana namun Modern dan Mudah Diingat
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Jalan di Bangkok Ambles 50 Meter, Aktivitas Warga dan Layanan Rumah Sakit Terganggu
Tentara Kamboja dan Thailand Bentrok di Perbatasan, Pemerintah Kedua Negara Saling Tuduh
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal