Resmi Jadi Wali Kota, Ita Belajar dari Pakde Karwo, Khofifah, Sampai Risma

Thomas KukuhThomas Kukuh - Selasa, 11 Desember 2018
Resmi Jadi Wali Kota, Ita Belajar dari Pakde Karwo, Khofifah, Sampai Risma

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12). (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12). Ika dilantik bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria. Keduanya akan memimpin Kota Mojokerto selama lima tahun mendatang.

”Ada banyak pekerjaan rumah menanti. Kami langsung setel kencang. Tidak ada waktu bersantai atau syukuran. Langsung fokus kerja. Kita sudah konsolidasi beberapa bulan sebelum pelantikan untuk memetakan masalah dan solusi di lapangan, jadi setelah ini langsung gerak,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, seusai dilantik.

Aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan, ada sejumlah isu yang menjadi fokus kerjanya, mulai pemantapan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM, dan pembangunan pariwisata berkarakter budaya Majapahit.

”Dari hal-hal itu ada banyak turunan program yang akan kami kebut, misalnya soal infrastruktur, fokusnya adalah pengendalian banjir,” ujar Ita.

Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Ita ingin mengereknya sehingga bisa bersaing dengan produk perusahaan raksasa. “Pemasaran UMKM kita dorong online, pengemasan kami fasilitasi, dan teknologinya kita bantu termasuk kami akan libatkan kampus dan LIPI untuk mengintroduksi teknologi yang bisa mengerek kinerja UMKM,” papar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tersebut.

Ning Ita juga memberi titik tekan pada pengembangan pariwisata dengan mengangkat kejayaan Majapahit. Kota Mojokerto ke depan mengusung semangat kebangkitan masa keemasan Majapahit.

“Majapahit bukan hanya Pulau Jawa dan Indonesia. Tapi menjangkau lebih dari sepertiga Asia Tenggara. Kebesaran tersebut menginspirasi Kota Mojokerto. Kota Mojokerto secara geografis memang kecil, tapi punya semangat yang besar seperti semangat kebesaran Majapahit,” ujarnya.

ita
Caption

Terkait pendidikan, sejumlah inovasi telah disiapkan. Di antaranya memacu pendidikan anak-anak muda melalui berbagai macam beasiswa. ”Silakan pilih mau kuliah di kampus mana, nanti dibiayai Pemkot Mojokerto,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik pun tak luput dari perhatian. Keberadaan mal pelayanan publik (Graha Mojokerto Service City) akan dioptimalkan. ”Kita juga siapkan sistem pengaduan semua permasalahan warga. Ada standar operasionalnya, harus dalam waktu cepat tertangani,” ujarnya.

Ita menambahkan, untuk bisa menerapkan terobosan-terobosan itu, dia memerlukan dukungan warga Kota Mojokerto. Selain itu, dia belajar dari tokoh seperti Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo), Ketua Muslimat NU yang juga Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah kepala daerah lain.

“Pakde Karwo punya konsep Jatimnomics dengan pertumbuhan inklusif dan pro-UMKM. Bu Khofifah sosok cerdas, mampu membangun partisipasi ketika menjalankan kepemimpinan. Model-model partisipatoris itulah yang akan saya jalankan di Kota Mojokerto,” jelasnya.

”Bu Risma punya pendekatan teknologi informasi sangat bagus dalam manajemen kota, tentu saya tidak akan malu untuk belajar,” pungkas Ita. (*)

#Pemilu #Pilkada 2018
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan