Resmi Jadi Wali Kota, Ita Belajar dari Pakde Karwo, Khofifah, Sampai Risma

Thomas KukuhThomas Kukuh - Selasa, 11 Desember 2018
Resmi Jadi Wali Kota, Ita Belajar dari Pakde Karwo, Khofifah, Sampai Risma

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12). (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12). Ika dilantik bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria. Keduanya akan memimpin Kota Mojokerto selama lima tahun mendatang.

”Ada banyak pekerjaan rumah menanti. Kami langsung setel kencang. Tidak ada waktu bersantai atau syukuran. Langsung fokus kerja. Kita sudah konsolidasi beberapa bulan sebelum pelantikan untuk memetakan masalah dan solusi di lapangan, jadi setelah ini langsung gerak,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, seusai dilantik.

Aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan, ada sejumlah isu yang menjadi fokus kerjanya, mulai pemantapan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM, dan pembangunan pariwisata berkarakter budaya Majapahit.

”Dari hal-hal itu ada banyak turunan program yang akan kami kebut, misalnya soal infrastruktur, fokusnya adalah pengendalian banjir,” ujar Ita.

Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Ita ingin mengereknya sehingga bisa bersaing dengan produk perusahaan raksasa. “Pemasaran UMKM kita dorong online, pengemasan kami fasilitasi, dan teknologinya kita bantu termasuk kami akan libatkan kampus dan LIPI untuk mengintroduksi teknologi yang bisa mengerek kinerja UMKM,” papar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tersebut.

Ning Ita juga memberi titik tekan pada pengembangan pariwisata dengan mengangkat kejayaan Majapahit. Kota Mojokerto ke depan mengusung semangat kebangkitan masa keemasan Majapahit.

“Majapahit bukan hanya Pulau Jawa dan Indonesia. Tapi menjangkau lebih dari sepertiga Asia Tenggara. Kebesaran tersebut menginspirasi Kota Mojokerto. Kota Mojokerto secara geografis memang kecil, tapi punya semangat yang besar seperti semangat kebesaran Majapahit,” ujarnya.

ita
Caption

Terkait pendidikan, sejumlah inovasi telah disiapkan. Di antaranya memacu pendidikan anak-anak muda melalui berbagai macam beasiswa. ”Silakan pilih mau kuliah di kampus mana, nanti dibiayai Pemkot Mojokerto,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik pun tak luput dari perhatian. Keberadaan mal pelayanan publik (Graha Mojokerto Service City) akan dioptimalkan. ”Kita juga siapkan sistem pengaduan semua permasalahan warga. Ada standar operasionalnya, harus dalam waktu cepat tertangani,” ujarnya.

Ita menambahkan, untuk bisa menerapkan terobosan-terobosan itu, dia memerlukan dukungan warga Kota Mojokerto. Selain itu, dia belajar dari tokoh seperti Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo), Ketua Muslimat NU yang juga Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah kepala daerah lain.

“Pakde Karwo punya konsep Jatimnomics dengan pertumbuhan inklusif dan pro-UMKM. Bu Khofifah sosok cerdas, mampu membangun partisipasi ketika menjalankan kepemimpinan. Model-model partisipatoris itulah yang akan saya jalankan di Kota Mojokerto,” jelasnya.

”Bu Risma punya pendekatan teknologi informasi sangat bagus dalam manajemen kota, tentu saya tidak akan malu untuk belajar,” pungkas Ita. (*)

#Pemilu #Pilkada 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan