Reshuffle Gogor Naik Haji Tepis Tudingan Ribka Tjiptaning PKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Reshuffle Gogor Naik Haji Tepis Tudingan Ribka Tjiptaning PKI

Walimatus safar menjelang keberangkatan Reshuffle Gogor Trianggono ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji, Kamis (15/6). (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dipercaya memberikan sambutan
dalam acara walimatus safar menjelang keberangkatan Reshuffle Gogor Trianggono ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji, Kamis (15/6).

Dia mengaku mendapatkan pengalaman berharga ketika berada di tengah-tengah keluarga Gogor.

Diketahui, Gogor merupakan anak ketiga anggota Komisi XII DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning.

Baca Juga:

DPR Bantah Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Naik Haji

Politikus PDIP ini mengaku diundang langsung Ribka Tjiptaning untuk memberikan sambutan. Adapun walimatus safar adalah acara yang digelar sebelum seseorang menunaikan ibadah haji.

Basarah menyampaikan, semua anak-anak Ribka Tjiptaning menghadiri acara tersebut tanpa terkecuali mereka yang berbeda keyakinan dengan Gogor.

“Semua anak-anaknya hadir, baik mereka yang beragama Islam maupun beragama Kristen, masing-masing dr Rio Kristian Utomo (Muslim), dr Juwita Wulandari (muslimah berjilbab), dr Runtun Retno Pamungkas (Kristen), Reshufle Gogor Trianggono (Muslim), Gesuri Meisas (Kristen), dan Ida Ayu Rubi (Kristen),” kata Basarah.

Basarah mengatakan, meskipun Ribka Tjiptaning penganut Kristen yang taat, tetapi dia dengan setulus hati menasihati putranya untuk menjalani rukun Islam kelima dengan khusyuk di Tanah Suci.

"Publik tahu bahwa Mbak Ning (sapaan akrab Ribka Tjiptaning) adalah penganut Kristen yang taat. Tapi, tadi saya lihat beliau menasihati puteranya sambil menangis agar benar-benar khusyuk menunaikan ibadah haji," ucap Basarah.

Baca Juga:

DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Ibadah Haji, KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi

Basarah merasa kagum karena melihat nilai-nilai luhur Pancasila yang hidup dalam keluarga Ribka Tjiptaning. Sebab, Ribka Tjiptaning membebaskan anak-anaknya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

“Saya melihat nilai-nilai Pancasila hidup dalam rumah tangga Mbak Ning, tidak ada paksaan dalam memilih agama buat anak-anaknya," ucap Ahmad Basarah.

Menurut Basarah, kebebasan memeluk agama dan perjalanan spiritual Gogor ke Tanah Suci sekaligus menepis persepi masyarakat yang menuding Ribka Tjiptaning sebagai seseorang yang tak beragama.

"Kalau selama ini Mbak Ning dituduh PKI, ada juga yang menganggapnya tidak beragama, kafir, kini masyarakat harus tahu bahwa anak-anak Mbak Ning bukan hanya pergi haji, tapi menantu Mbak Ning juga seorang ustaz jebolan pesantren," kata Basarah.

Lebih lanjut Basarah meminta Gogor agar banyak memanjatkan doa selama berada di Tanah Suci untuk kebaikan orang tua, saudara, dan bangsa. Dia juga berpesan kepada Gogor untuk mendoakan proklamator Indonesia, Bung Karno.

Di zaman Belanda, orang berhaji dicurigai dan dimata-matai, tapi setelah Indonesia merdeka, pada 1948 Presiden Soekarno justru mengirim misi haji kepada Kerajaan Arab Saudi demi meningkatkan pelayanan ibadah haji.

"Jangan lupa, justru di zaman Bung Karno, tahun 1949 untuk kali pertama jamaah haji didampingi 27 petugas haji dan 14 petugas kesehatan. Pelayanan untuk jamaah haji di zaman sekarang hanya melengkapi apa yang telah dirintis oleh Bung Karno," tutup Basarah. (Pon)

Baca Juga:

Kemenag Minta Jemaah Jaga Fisik dan Utamakan Ibadah Puncak Haji

#Ribka Tjiptaning #Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan