Headline

Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 November 2018
Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin mendapat dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Prasetyo, penerapan kebijakan ERP bagi pengguna sepeda motor agar para pemakai motor berpindah menggunakan angkutan umum massal. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar membangun transportasi massal seperti MRT dan LRT.

Meskipun setuju mengenakan biaya kepada pengguna sepeda motor agar bisa berpindah ke transportasi massal, politikus PDI Perjuangan ini memberikan catatan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mematok harga tinggi.

"Jadi gini gua harus obyektif memandang itu pemerintah sedang bangun transportasi massal ada namanya MRT, LRT, Busway. Nah, pemerintah harus berpikir bagaimana pembayaran masyarakat untuk naik ke situ, tapi jangan kemahalan dan harus bijak supaya orang lari ke situ," kata Prasetyo di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Uji coba ERP di Jakarta
Percobaan kanalisasi sepeda motor pada hari kelima di jalan protokol Jakarta. (Foto: MerahPutih/Taufik)

Saat ini, Prasetyo berkata, di negara lain masyarakatnya sudah berpindah ke moda transportasi massal, karena pemerintah membangun fasilitas transportasi yang baik.

Prasetyo Edi Marsudi berharap masyarakat nantinya bisa menikmati fasilitas transportasi massal yang dibangun pemerintah. Agar kemacetan yang sering terjadi di Jakarta bisa terurai.

"Bagaimana mengurai macet? Cuman itu caranya. Akhirnya uang masyarakat bisa disimpen buat kepentingan lain. Sekarang pembangunan udah bagus sekali dari Thamrin ke Sudirman sangat bagus, pake motor nanti bisa ditaruh mana kan terintegrasi semua," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem sistem jalan berbayar atau berbarengan dengan pengoperasian transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT).

"Penerapan ERP kan sebagai strategi untuk dukung penggunaan angkutan umum massal, utamanya saat MRT Jakarta sudah beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Jumat (2/11) lalu.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kesaksian Anak Buah Terkait Jaksa Chuck Suryosumpeno Selama Jabat Kepala Kejati Maluku

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Electronic Road Pricing #Sepeda Motor #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan