Headline

Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 November 2018
Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin mendapat dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Prasetyo, penerapan kebijakan ERP bagi pengguna sepeda motor agar para pemakai motor berpindah menggunakan angkutan umum massal. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar membangun transportasi massal seperti MRT dan LRT.

Meskipun setuju mengenakan biaya kepada pengguna sepeda motor agar bisa berpindah ke transportasi massal, politikus PDI Perjuangan ini memberikan catatan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mematok harga tinggi.

"Jadi gini gua harus obyektif memandang itu pemerintah sedang bangun transportasi massal ada namanya MRT, LRT, Busway. Nah, pemerintah harus berpikir bagaimana pembayaran masyarakat untuk naik ke situ, tapi jangan kemahalan dan harus bijak supaya orang lari ke situ," kata Prasetyo di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Uji coba ERP di Jakarta
Percobaan kanalisasi sepeda motor pada hari kelima di jalan protokol Jakarta. (Foto: MerahPutih/Taufik)

Saat ini, Prasetyo berkata, di negara lain masyarakatnya sudah berpindah ke moda transportasi massal, karena pemerintah membangun fasilitas transportasi yang baik.

Prasetyo Edi Marsudi berharap masyarakat nantinya bisa menikmati fasilitas transportasi massal yang dibangun pemerintah. Agar kemacetan yang sering terjadi di Jakarta bisa terurai.

"Bagaimana mengurai macet? Cuman itu caranya. Akhirnya uang masyarakat bisa disimpen buat kepentingan lain. Sekarang pembangunan udah bagus sekali dari Thamrin ke Sudirman sangat bagus, pake motor nanti bisa ditaruh mana kan terintegrasi semua," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem sistem jalan berbayar atau berbarengan dengan pengoperasian transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT).

"Penerapan ERP kan sebagai strategi untuk dukung penggunaan angkutan umum massal, utamanya saat MRT Jakarta sudah beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Jumat (2/11) lalu.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kesaksian Anak Buah Terkait Jaksa Chuck Suryosumpeno Selama Jabat Kepala Kejati Maluku

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Electronic Road Pricing #Sepeda Motor #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
Polda Metro Jaya Bongkar Ekspor Motor Ilegal ke Luar Negeri, 99 Ribu Unit Diduga Sudah Dikirim
Polda Metro Jaya mengungkap praktik ekspor motor ilegal. Sebanyak 1.494 motor disita, sementara 99 ribu unit diduga sudah dikirim ke Tahiti dan Togo sejak 2022.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Mei 2026
Polda Metro Jaya Bongkar Ekspor Motor Ilegal ke Luar Negeri, 99 Ribu Unit Diduga Sudah Dikirim
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Polisi Bongkar Gudang Penadahan 1.494 Motor Hasil Kejahatan di Kebayoran Lama
Polda Metro Jaya mengungkap gudang penadahan berisi 1.494 sepeda motor diduga hasil kejahatan di Kebayoran Lama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Mei 2026
Polisi Bongkar Gudang Penadahan 1.494 Motor Hasil Kejahatan di Kebayoran Lama
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Bagikan