Headline

Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 November 2018
Rencana Pemprov DKI Terapkan ERP Bagi Sepeda Motor Didukung Ketua DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin mendapat dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Prasetyo, penerapan kebijakan ERP bagi pengguna sepeda motor agar para pemakai motor berpindah menggunakan angkutan umum massal. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar membangun transportasi massal seperti MRT dan LRT.

Meskipun setuju mengenakan biaya kepada pengguna sepeda motor agar bisa berpindah ke transportasi massal, politikus PDI Perjuangan ini memberikan catatan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mematok harga tinggi.

"Jadi gini gua harus obyektif memandang itu pemerintah sedang bangun transportasi massal ada namanya MRT, LRT, Busway. Nah, pemerintah harus berpikir bagaimana pembayaran masyarakat untuk naik ke situ, tapi jangan kemahalan dan harus bijak supaya orang lari ke situ," kata Prasetyo di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Uji coba ERP di Jakarta
Percobaan kanalisasi sepeda motor pada hari kelima di jalan protokol Jakarta. (Foto: MerahPutih/Taufik)

Saat ini, Prasetyo berkata, di negara lain masyarakatnya sudah berpindah ke moda transportasi massal, karena pemerintah membangun fasilitas transportasi yang baik.

Prasetyo Edi Marsudi berharap masyarakat nantinya bisa menikmati fasilitas transportasi massal yang dibangun pemerintah. Agar kemacetan yang sering terjadi di Jakarta bisa terurai.

"Bagaimana mengurai macet? Cuman itu caranya. Akhirnya uang masyarakat bisa disimpen buat kepentingan lain. Sekarang pembangunan udah bagus sekali dari Thamrin ke Sudirman sangat bagus, pake motor nanti bisa ditaruh mana kan terintegrasi semua," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem sistem jalan berbayar atau berbarengan dengan pengoperasian transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT).

"Penerapan ERP kan sebagai strategi untuk dukung penggunaan angkutan umum massal, utamanya saat MRT Jakarta sudah beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Jumat (2/11) lalu.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kesaksian Anak Buah Terkait Jaksa Chuck Suryosumpeno Selama Jabat Kepala Kejati Maluku

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Electronic Road Pricing #Sepeda Motor #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Air Laut Mau 'Ngelunjak' ke Daratan, Dinas SDA DKI Siapkan Ribuan Pompa dan Pasukan Biru di Pesisir Jakarta
Dinas SDA DKI Jakarta siagakan 1.187 unit pompa dan Pasukan Biru untuk antisipasi banjir rob di pesisir Jakarta 6-9 November 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Air Laut Mau 'Ngelunjak' ke Daratan, Dinas SDA DKI Siapkan Ribuan Pompa dan Pasukan Biru di Pesisir Jakarta
Indonesia
Tanggul Baswedan Jebol, Gubernur Pramono Anung Siapkan Dua Jurus Jitu Penyelamatan Jati Padang
Gubernur DKI Pramono Anung janji perbaikan 40 meter jangka pendek dan penataan Jati Padang jadi resapan air 7 hektare
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Tanggul Baswedan Jebol, Gubernur Pramono Anung Siapkan Dua Jurus Jitu Penyelamatan Jati Padang
Indonesia
Siaga 'Banjir Akbar'! Selain Curah Hujan Lokal, Limpasan Air dari Puncak Hingga Fenomena Bulan Purnama Jadi Ancaman Serius Jakarta
Ancaman lain adalah fenomena banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta akibat pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Siaga 'Banjir Akbar'! Selain Curah Hujan Lokal, Limpasan Air dari Puncak Hingga Fenomena Bulan Purnama Jadi Ancaman Serius Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Mulai Besok Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Besar-besaran Sampai 10 November 2025
Persiapan juga mencakup optimalisasi seluruh pompa air milik Pemerintah Jakarta sebagai langkah antisipasi banjir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Pemprov DKI Mulai Besok Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Besar-besaran Sampai 10 November 2025
Indonesia
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Pemprov DKI Jakarta buka 107 lowongan di Job Fair Penyandang Disabilitas 2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Bagikan