Relawan Deklarasikan Ganjar Capres 2024 di Hari Pahlawan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 November 2021
Relawan Deklarasikan Ganjar Capres 2024 di Hari Pahlawan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana di Semarang, Selasa (9/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar dinilai sebagai sosok paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum GARIS Gatotkoco Suroso menklaim, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang merakyat, peduli terhadap masyarakat, dan menghargai prinsip kebinekaan.

Baca Juga:

PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024

"Beliau selalu menganggap pembantunya rakyat. Beliau tidak segan berbaur dengan rakyat dan sangat familiar di tengah masyarakat," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pun terbilang baik. Selama kepemimpinannya, Ganjar mencerminkan perilaku yang berpegang kepada keputusan yang berpihak pada kaum marhaen, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Deklarasi dukungan Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden periode 2024-2029 di Hotel Amaris, Jakarta, Rabu (10/10/2021) (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
deklarasi dukungan Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden periode 2024-2029 di Hotel Amaris, Jakarta, Rabu (10/10/2021) (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Keberpihakan itu dinilai oleh GARIS sebagai kebijakan mudah, murah, dan cepat untuk melayani masyarakat. Dengan keberpihakan, Indonesia diyakini akan lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo.

Gatot menegaskan, memiliki alasan khusus memilih momentum Hari Pahlawan 2021 untuk mendeklarasikan dukungan bagi Ganjar Pranowo sebagai capres 2024-2029. Dan mengklaim jika dukungan yang diberikan itu tidak melibatkan komunikasi dengan Ganjar Pranowo ataupun partai-partai politik.

"Murni sebagai inisiatif dari GARIS," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 pada 2022, Ganjar: Kita Harus Bangga

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan