Realisasi Fisik Perbaikan Jalan Rusak di Daerah Baru Capai 2,85 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Agustus 2023
Realisasi Fisik Perbaikan Jalan Rusak di Daerah Baru Capai 2,85 Persen

Ilustrasi jalan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2023 telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah (IJD) menjawab keluhan rusaknya berbagai ruas jalan di daerah.

Inpres juga sebagai upaya mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah, memberikan manfaat maksimal perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, mengintegrasikan antar sentra ekonomi, serta membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

Baca Juga:

Ratusan Orang Terisolasi Karena Jalan Rusak di Kalimantan Timur

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, telah terkontrak 391 paket dari total 599 paket penanganan jalan daerah pada tahun ini.

Basuki mengatakan, pengadaan untuk tahap 1 pada tahun 2023 senilai Rp 14,64 triiliun atau sebanyak 599 paket yang terdiri dari 437 paket fisik senilai Rp 14,29 triliun dan paket pengawasan sebanyak 162 paket dengan nilai Rp 350 miliar.

"Dari 599 paket tersebut, sebanyak 391 paket telah terkontrak atau senilai Rp 9,19 triliun," ujar Basuki.

Sebanyak 391 paket yang telah terkontrak itu, dengan realisasi fisik 2,85 persen dan keuangan 9,32 persen.

Basuki mengatakan, pemenuhan alokasi anggaran pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap 1 pada tahun ini sebesar Rp 14,64 triliun.

"Terkait Inpres jalan daerah pada tahun 2023 sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebesar Rp 14,64 triliun untuk penanganan jalan sepanjang 2.873 km dan jembatan sepanjang 2.362 m di 32 provinsi" katanya.

Penanganan Inpres Jalan Daerah Tahap 1 tersebut meliputi penanganan jalan daerah di 32 provinsi (selain DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah) dan 235 kabupaten/kota.

Untuk penanganan jalan daerah Tahap 1, terdiri dari Tahap 1A dengan alokasi Rp 7,44 triliun untuk penanganan jalan sepanjang 1.638,19 km dan penanganan jembatan sepanjang 278,4 meter.

Sedangkan penanganan jalan daerah Tahap 1B dengan alokasi Rp 7,20 triliun untuk penanganan jalan sepanjang 1.234,89 km dan penanganan jembatan sepanjang 2.084 meter. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan-Jalan Rusak di Daerah

#Infrastruktur #Kementerian PUPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Gempa M7,7 NTT Rusak Sejumlah Fasilitas Transportasi, Bandara Komodo Ikut Terdampak
Gempa M7,7 NTT merusak sejumlah fasilitas transportasi. Pelabuhan hingga Bandara Komodo ikut terdampak.
Soffi Amira - Sabtu, 15 Agustus 2026
Gempa M7,7 NTT Rusak Sejumlah Fasilitas Transportasi, Bandara Komodo Ikut Terdampak
Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
Tol Banda Aceh–Sigli Bakal Jadi Landasan Darurat Pesawat Tempur, Ada 4 Tol Disiapkan Kementerian PU
Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga harus mampu memberikan nilai strategis bagi kepentingan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Tol Banda Aceh–Sigli Bakal Jadi Landasan Darurat Pesawat Tempur, Ada 4 Tol Disiapkan Kementerian PU
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
Jembatan Enang Enang Diperbaiki Warga Bakal Diperkuat Kementerian PUPR
Jembatan Enang-enang dapat dipakai masyarakat, dengan kendaraan kecil sembari menunggu proses perbaikan dan pembangunan jembatan permanen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Jembatan Enang Enang Diperbaiki Warga Bakal Diperkuat Kementerian PUPR
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas pada 21 Juni 2026. Proyek ini dirancang untuk memudahkan akses pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Komisi V DPR mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sangat krusial.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Bagikan