Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan-Jalan Rusak di Daerah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Juli 2023
Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan-Jalan Rusak di Daerah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditemui wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak di banyak daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024.

”Tahun depan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) menyiapkan Rp 15 triliun untuk Inpres (Instruksi Presiden) terkait jalan daerah di luar ini (anggaran Kementerian PUPR). Itu ada di Bendahara Umum Negara, jadi kalau saya butuh, saya minta ke sana, bukan di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) PUPR," kata Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).

Baca Juga:

Puluhan Daerah Masuk Kategori Rawan Pangan

Jumlah anggaran perbaikan jalan itu, kata Basuki, tidak jauh berbeda dengan pagu anggaran untuk program yang sama pada 2023 sebesar Rp 14,6 triliun.

Terkait realisasi anggaran perbaikan jalan daerah tahun ini sebesar Rp 14,6 triliun, Basuki menjelaskan, sebesar Rp 7,4 triliun di antaranya sudah mulai digunakan untuk perbaikan jalan di berbagai daerah. Sedangkan sisa anggaran perbaikan pada tahun ini, yakni sebesar Rp 7,2 triliun masih dalam proses tender.

”(Rp 7,2 triliun sisanya) Ini sedang revisi DIPA-nya sedang proses, minggu ini selesai langsung e-katalog, tender," ujarnya pula, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

KPK Usut Pejabat Daerah yang "Bermain" Nikel

Lebih rinci, menurut Basuki, anggaran sebesar Rp 14,6 triliun tersebut digunakan untuk perbaikan sekitar 6.000 km jalan daerah dan 2.300 meter jembatan.

”Saya lihat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, ini langsung saya cek, jalannya sangat rusak, kayak sungai kering gitu, termasuk yang di Sikka, Flores, ada informasi itu, saya langsung cek ke program," kata dia lagi.

Perbaikan jalan daerah merupakan amanat yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres tersebut bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN. (*)

Baca Juga:

Kenaikan Dana Desa Diusulkan Sebesar 20 Persen dari Dana Transfer Daerah

#Infrastruktur #Proyek Infrastruktur #Kementerian PUPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Komisi V DPR mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sangat krusial.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Indonesia
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Genangan air got berwarna hitam dan berbau menyengat di Jalan Satu Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menimbulkan keresahan warga.
Wisnu Cipto - Selasa, 03 Maret 2026
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Tujuan dari kunjungan tersebut adalah mengecek dan meresmikan hunian sementara (huntara), mengecek sarana air bersih, perbaikan rumah sakit, puskesmas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Indonesia
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
Minat investor untuk berinvestasi pada proyek jalan tol di Indonesia masih cukup besar, terlihat dari sejumlah proyek yang tengah diproses, seperti Tol Bogor-Serpong via Parung sepanjang 32 kilometer (km).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 November 2025
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
Indonesia
Pramono Minta Lelang Proyek di Jakarta Dipercepat, Bakal Digelar November-Desember
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta lelang proyek dipercepat. Kebijakan ini melihat pengalaman pengelolaan anggaran di pemerintah pusat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Minta Lelang Proyek di Jakarta Dipercepat, Bakal Digelar November-Desember
Indonesia
Pemkab Bogor Bangun Jalan Shortcut, Diberi Nama Subianto
Mendukung keamanan dan pemantauan arus kendaraan, kamera CCTV akan dipasang di beberapa lokasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Pemkab Bogor Bangun Jalan Shortcut, Diberi Nama Subianto
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Pemprov DKI masih mengkaji berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk proyek JPO Cincin Donat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Bagikan