Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan-Jalan Rusak di Daerah

MerahPutih.com - Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak di banyak daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024.

”Tahun depan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) menyiapkan Rp 15 triliun untuk Inpres (Instruksi Presiden) terkait jalan daerah di luar ini (anggaran Kementerian PUPR). Itu ada di Bendahara Umum Negara, jadi kalau saya butuh, saya minta ke sana, bukan di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) PUPR," kata Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).

Baca Juga:

Puluhan Daerah Masuk Kategori Rawan Pangan

Jumlah anggaran perbaikan jalan itu, kata Basuki, tidak jauh berbeda dengan pagu anggaran untuk program yang sama pada 2023 sebesar Rp 14,6 triliun.

Terkait realisasi anggaran perbaikan jalan daerah tahun ini sebesar Rp 14,6 triliun, Basuki menjelaskan, sebesar Rp 7,4 triliun di antaranya sudah mulai digunakan untuk perbaikan jalan di berbagai daerah. Sedangkan sisa anggaran perbaikan pada tahun ini, yakni sebesar Rp 7,2 triliun masih dalam proses tender.

”(Rp 7,2 triliun sisanya) Ini sedang revisi DIPA-nya sedang proses, minggu ini selesai langsung e-katalog, tender," ujarnya pula, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

KPK Usut Pejabat Daerah yang "Bermain" Nikel

Lebih rinci, menurut Basuki, anggaran sebesar Rp 14,6 triliun tersebut digunakan untuk perbaikan sekitar 6.000 km jalan daerah dan 2.300 meter jembatan.

”Saya lihat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, ini langsung saya cek, jalannya sangat rusak, kayak sungai kering gitu, termasuk yang di Sikka, Flores, ada informasi itu, saya langsung cek ke program," kata dia lagi.

Perbaikan jalan daerah merupakan amanat yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres tersebut bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN. (*)

Baca Juga:

Kenaikan Dana Desa Diusulkan Sebesar 20 Persen dari Dana Transfer Daerah