Headline

Reaksi DPRD Saat Warga Jakarta Ingin Sandi Kembali dan Putra Betawi Jadi Wagub

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 Juli 2019
Reaksi DPRD Saat Warga Jakarta Ingin Sandi Kembali dan Putra Betawi Jadi Wagub

Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Masyarakat Jakarta mulai bosan dengan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta di DPRD yang hingga kini lebih dari 11 bulan lowong usai ditinggal Sandiaga Uno maju menjadi cawapres 2019 mendampingi Prabowo Subianto.

Warga pun meminta Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih untuk secepatnya merampungkan Wagub DKI, agar Gubernur Anies memiliki pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan DKI. Apalagi Anies sering berpergian ke luar negeri di saat kursi Wagub 2 kosong dilepas Sandiaga Uno.

Baca Juga: Tarik Ulur Pengganti Sandi, Ini Sosok Wagub Aspirasi Warga DKI

Disamping itu, warga juga mengomentari dua kandidat calon pendamping Anies yang telah diusulkan partai pengusung baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Pasangan Anies-Sandi
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Merahputih.com / Derry Ridwansah)

Rakyat Jakarta pun menyayangkan dua nama Cawagub DKI yang berasal dari PKS itu. Lantaran keduanya tak dikenal oleh warga terlebih dua kader PKS itu tidak memiliki rekam jejak yang mempuni di dunia birokrasi pemerintahan DKI.

Atas kekecewaan itu, Penduduk DKI berharap pendamping Anies nantinya memiliki pengalaman yang baik DKI. Terlebih kursi Wagub DKI diisi oleh putra daerah yakni orang Betawi. Karena mengetahui keadaan Ibu Kota Jakarta.

Warga pun menginginkan Sandiaga Uno kembali lagi menduduki kursi jabatan DKI 2. Sedangkan untuk putra daerah rakyat Jakarta menyatakan M. Taufik mengisi kekosongan kursi Wagub DKI.

Adapun tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD DKI terkait usulan rakyat Jakarta dua nama yang cocok menjadi Wagub DKI Jakarta.

William Yani anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta
William Yani anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta (Foto: gesuri.id)

1. William Yani Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta

William mengatakan, tak ada larangan siapapun yang ingin menjadi pendamping Gubernur Anies di kursi Wagub DKI. Namun ia berpendapat terlihat lucu bila Sandiaga Uno maju kembali mengisi kekosongan kursi DKI 2.

Menurut dia, silahkan saja Sandi melenggang kembali menjadi Wagub DKI Jakarta jika tak punya malu. Sebab secara resmi ia sudah mengundurkan diri menjadi Wagub DKI dan maju menjadi Cawapres RI 2019.

"Kalau dia balik lagi aneh. Boleh boleh aja asal dia muka tembok aja. Kecuali dia kemarin ngambil cuti. Gitu," kata Willian saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Rabu (17/7).

William juga setuju bila pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI diisi oleh putra daerah atau orang Betawi. Karena, kata dia, ada nilai lebihnya Karena mengetahui Ibu Kota Jakarta.

Tetapi paling penting Wagub DKI 2 itu diduduki oleh orang yang bisa bekerja di lapangan membenahi kota metropolitan ini. Sebab bila diisi oleh sosok yang pandai beretorika maka Jakarta akan sama saja seperti sekarang ini.

"Kan menurut ku pak Anies Baswedan terlalu banyak retorika, eksekusinya ga ada. Jadi menurutku wakil gubernur yang bisa eksekusi dari retorikanya Anies Baswedan. Ia jadi orang yang betul-betul bisa melaksanakan implementasi dari konsep-konsep yang sudah ada," tutur William.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman. Foto: demokratdki

2. Taufiqurrahman Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta

Taufiqurrahman mengatakan, dirinya tak menyakini jika calon Wakil Presiden (Cawapres) RI Pemilu 2019 itu balik kembali mencalonkan diri menemani Anies di Jakarta menjalankan pemerintahan DKI.

Kata dia, hal itu tidak akan terjadi karena suami dari Asia Uno itu telah mengundurkan diri sebagai orang nomor dua di Jakarta.

"Ya ga bakal mau sandi juga, ngapain (kan udah ngundurin diri dia)," ungkapnya.

3. Abdul Ghoni Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta

Partai berlambang kepala burung garuda rupanya telah memiliki jagoan Wagub DKI bila anggota DPRD tak setuju dengan dua nama yang diusulkan PKS. Sosok yang cocok menjadi pengganti Sandiaga Uno yakni M. Taufik.

Abdul Ghoni anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta
Abdul Ghoni anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta (Foto: dprddki.go.id)

Mengingat M. Taufik merupakan putra daerah atau Betawi yang saat ini tengah mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Anggota Parlemen Kebon Sirih.

Baca Juga: Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

Ghoni menuturkan, M. Taufik dirasa layak menjadi Wagub DKI karena memiliki banyak pengalaman di organisasi ataupun lembaga pemerintahan.

"Ada bang Taufik, saya duduk di meja saja. Bang taufik juga layak, dia orang yang di organisasi dan partai politik sudah mumpuni, dan tau mengenai DKI karena mantan Ketua KPU DKI berarti sudah tau lembah-lembah DKI itu sampai mana saja," kata Ghoni.

Hingga kini Anggota Legislatif Kebon Sirih masih melakukan proses pemilihan Wagub DKI Jakarta. Waktu yang dijadwalkan agenda rapat peripurna pemilihan DKI 2 akan dilaksanakan akhir Juli 2019 ini.

Saat ini pun proses pemilihan pendamping Anies tengah berpolemik lantaran ada rumor politik uang yang disampaikan Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest.(Asp)

Baca Juga: Entah Agung atau Syaikhu, Anies Siap Terima Siapapun Wagub DKI Jakarta

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan