Raup Rp 9 Triliun, Penjualan Surat Utang Negara Laku Keras di Jepang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juni 2022
Raup Rp 9 Triliun, Penjualan Surat Utang Negara Laku Keras di Jepang

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia berdenominasi yen Jepang (Samurai Bonds) dinilai telah sukses menambah pemasukan bagi APBN Indonesia. Pemerintah memulai pemasaran resmi untuk penerbitan Samurai Bonds pada Selasa (31/5).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo melaporkan, penjualan surat utang di Jepang mencetak nominal benchmark size 81 miliar yen Jepang atau setara dengan Rp 9,04 triliun.

Baca Juga:

Indonesia Jual Surat Utang Syariah Terbesar di Tahun 2022

Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan, Samurai Bond mendapatkan kepercayaan luar biasa dari para investor di Jepang.

"Adapun penerbitan Samurai Bond kali ini adalah yang ketiga kalinya di masa pandemi sejak Juli 2020," katanya.

Penerbitan Samurai Bonds tahun ini, kata ia, merupakan capaian yang baik dan digunakan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional, di tengah kondisi pasar keuangan yang masih volatil atas dampak dari kenaikan suku bunga dan pengetatan kebijakan moneter global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.

Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd, dan Nomura Securities Co., Ltd.

Heri menuturkan, tipe investor pada transaksi ini terdiri dari city banks sebesar 12,3 persen, lifers 8,6 persen, manajer aset 24,8 persen, koperasi pusat 12,3 persen, central public funds 2,5 persen, serta bank daerah/koperasi daerah 13,2 persen.

Kemudian, asuransi properti 0,2 persen dan lainnya 9,1 persen. Sedangkan investor dari luar Jepang tercatat 16,8 persen dari jumlah total investor.

Ia memaparkan, capaian positif dalam penerbitan Samurai Bonds ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang bersifat fleksibel dengan memanfaatkan kondisi pasar dengan suku bunga yang relatif masih cukup rendah, mengingat tren kenaikan suku bunga global masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya mencatat terdapat empat seri Samurai Bonds yang diterbitkan, yaitu RIJPY0625, RIJPY0627, RIJPY0629, dan RIJPY0632.

Penerbitan kali ini tercatat sebagai penerbitan terbesar Samurai Bonds oleh sovereign issuer selama tahun 2022.

"Ini membuktikan reputasi dan kredibilitas Indonesia yang terpercaya di pasar Jepang walaupun kondisi pasar sangat menantang," katanya.

Ia mengklaim, selama dua hari masa penawaran, permintaan yang masuk berkembang cukup solid dan berasal dari basis investor yang beragam.

"Terutama pada seri dengan tenor pendek yang mencerminkan minat para investor Jepang pada tenor pendek di tengah kondisi pasar yang masih volatil," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen

#Utang #Utang Luar Negeri #Surat Utang Negara #Utang Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Bagikan