Pemerintah Serap Duit Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Mei 2025
Pemerintah Serap Duit Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada lelang Surat Utang Negara (SUN) Selasa (20/5) imbas tingginya penawaran, yakni sebesar Rp 28 triliun dari target awal Rp 26 triliun.

Total penawaran yang masuk mencapai Rp 108,33 triliun, lebih tinggi dari lelang SUN sebelumnya sebesar Rp 80,85 triliun.

Penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) yang mencapai Rp 46,74 triliun.

Pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp8,3 triliun untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2030 ini, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,47995 persen.

Baca juga:

Melaju ke Final Liga Europa, Manchester United Berutang Trofi ke Suporter

Selanjutnya, penawaran yang tinggi juga tercatat untuk seri seri FR0103 (pembukaan kembali), meski nilainya lebih rendah yakni Rp 39,26 triliun.

Namun, pemerintah menyerap dana lebih tinggi dari seri ini, senilai Rp 8,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,85632 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2035.

Di luar dua seri itu, SUN lainnya mencatatkan penawaran masuk di bawah Rp 10 triliun.

Untuk seri FR0106 (pembukaan kembali), penawaran masuk tercatat sebesar Rp 7,48 triliun dengan nominal dimenangkan Rp 5,05 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,00980 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) menerima penawaran masuk sebesar Rp 4,84 triliun dan dimenangkan senilai Rp 2,4 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) mencatatkan penawaran masuk Rp2,19 triliun dan dimenangkan Rp850 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,04860 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri berikutnya FR0105 (pembukaan kembali) menerima penawaran masuk Rp 1,59 triliun dan dimenangkan Rp 650 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini yaitu 7,10969 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Sementara dari seri SPN, pemerintah hanya menyerap dana dari SPN12260507 (pembukaan kembali) sebesar Rp 2 triliun dari penawaran masuk Rp 5,24 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 6,15000 persen dengan jatuh tempo 7 Mei 2026.

Dari seri SPN03250820 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp 1 triliun.

Hal tersebut diungkapkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

#Surat Utang Negara #Utang Pemerintah #Utang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Jadi Daerah Pertama, Surat Utang Jakarta Memiliki Tenor 7 Tahun
Apabila pelaksanaannya berhasil karena pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Jadi Daerah Pertama, Surat Utang Jakarta Memiliki Tenor 7 Tahun
Indonesia
Surat Utang Jakarta Rp 3,5 Triliun Bakal Diterbitkan di 2027
Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Surat Utang Jakarta Rp 3,5 Triliun Bakal Diterbitkan di 2027
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Obligasi daerah yang diterbitkan diyakini akan disambut baik oleh para investor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Bagikan