Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Maret 2022
Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di Jakarta, Selasa (2/3), dari total penawaran masuk sebesar Rp 61,51 triliun melalui sistem lelang Bank Indonesia, pemerintah hanya menyerap Rp 19 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya melaporkan tujuh seri SUN yang dilelang yakni SPN03220602, SPN12230303, FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan FR0089.

Baca Juga:

APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun

Dana terbanyak yang dimenangkan berasal dari lelang seri FR0091 yakni Rp 7,7 triliun dari penawaran masuk Rp 15,29 triliun, sehingga imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan sebesar 6,50348 persen.

Sementara itu, jumlah penawaran masuk tertinggi terjadi pada seri SPN12230303, yakni sebesar Rp 24,1 triliun, dengan dana yang diraup tercatat sebesar Rp 2 triliun dan ditetapkan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 2,716 persen.

Selanjutnya, jumlah nominal terbesar lainnya yang dimenangkan yaitu pada seri FR0092 dengan total Rp4,15 triliun dari penawaran Rp6,95 triliun, sehingga imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan sebesar 6,89988 persen.

Dari seri FR0090, jumlah nominal yang diserap tercatat Rp 1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,05 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 5,3496 persen.

Uang Rupiah.  (Foto: Antara)
Uang Rupiah. (Foto: Antara)

DJPPR Kemenkeu turut mencatat jumlah nominal yang dimenangkan dari FR0093 adalah Rp1,7 triliun dan ditetapkan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,50994 persen, dengan jumlah penawaran masuk Rp 2,62 triliun.

Kemudian dari SPN03220602, jumlah dana yang diserap yakni Rp1 triliun dari jumlah penawaran Rp 8,18 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 2,174 persen.

Jumlah nominal yang dimenangkan paling kecil berasal dari seri FR0089 yaitu Rp 700 miliar dari penawaran masuk Rp 1,31 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan sebesar 6,89964 persen. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta

#Surat Utang Negara #Utang Negara #Utang Pemerintah #Utang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Bagikan