Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Januari 2022 tercatat minus 101,8 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 165,8 triliun. Kondisi ini, artinya kebutuhan belanja negara telah dapat dipenuhi dari kas maupun penerimaan negara.
"Berarti, bisa membiayai berasal dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara baik dari sisi perpajakan, pajak, bea cukai, maupun PNBP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (22/2).
Baca Juga:
Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota
Ia memaparkan, pembiayaan APBN melalui utang tercatat menyusut Rp 3 triliun pada Januari 2022 atau minus 0,3 persen dari target APBN yang sebesar Rp 973,6 triliun sepanjang tahun 2022.
Rinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penarikan utang di Januari 2022 tercatat susut Rp 15,9 triliun atau minus 1,6 persen dari target APBN Rp 991,3 triliun. Secara tahunan, pertumbuhannya minus 109,3 persen dibandingkan Rp 169,7 triliun di Januari 2021. Adapun pinjaman (neto) sampai Januari 2022 mencapai Rp 12,8 triliun.
Ia mengakui, jika pembiayaan utang menurun karena terdapat pembayaran utang jatuh tempo dan belum diterbitkannya SBN valas seperti di awal tahun lalu. Tahun 2021 pada bulan pertama pemerntah mengeluarkan SBN Rp 169,7 triliun.
"Tahun ini bulan Januari kita mengalami neto negatif Rp15,9 triliun, artinya kita bayar utang lebih besar dari issuance (penerbitan utang)," ucap Sri Mulyani.
Ia menegaskan, pemerintah masih memanfaatkan skema tanggung renteng (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI). Per 18 Februari 2022, incoming pembelian surat utang oleh BI mencapai Rp 9,2 triliun dengan awarded Rp 4,5 triliun.
"Dengan situasi ini sebetulnya kita sangat baik, untuk tetap menjaga strategi pembiayaan secara aman, fleksibel, pruden, dan oportunistik karena suasana pasar surat berharga di seluruh dunia mengalami dampak dari potensi tapering yang terjadi di negara maju terutama AS," jelas dia.
Ia menegaskan, adanya penyusutan pembiayaan utang yang dibarengi dengan penggunaan SAL berpotensi menurunkan kebutuhan pembiayaan APBN sepanjang tahun 2022.
"Dengan kondisi APBN yang kuat dan makin sehat, issuance (penerbitan) akan jauh lebih rendah dan memberi ruangan untuk bertahan secara lebih baik," ujarnya.
Tercatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus hingga Rp 28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus APBN tersebut didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 156 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp 127,2 triliun.
Pendapatan negara ini naik 54,9 persen (yoy) yaitu dari Rp 100,7 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 156 triliun atau 8,5 persen dari target APBN Rp 1.846,1 triliun.
Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp134 triliun yang meningkat 65,6 persen dari Rp 81 triliun pada Januari 2021 dan telah merupakan 8,9 persen dari target APBN Rp 1.510 triliun serta PNBP Rp 22 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 109,1 triliun yang naik 59,4 persen dari periode sama tahun lalu Rp 68,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 24,9 triliun yang juga naik 99,4 persen dari Rp 12,5 triliun. (Asp)
Baca Juga:
Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta
