Rapat di DPR, Dedi Mulyadi Disebut 'Gubernur Konten'

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 30 April 2025
Rapat di DPR, Dedi Mulyadi Disebut 'Gubernur Konten'

Dedi Mulyadi. (ANTARA/Dok Dedi Mulyadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ADA momen menarik saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama kepala daerah seluruh Indonesia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai 'Gubernur Konten' oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rifqiniz Karsayuda itu merupakan raker Komisi II dengan Kemendagri. Raker ini membahas sejumlah isu strategis terkait dengan daerah.

Pertama, raker membahas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, membahas dana transfer pusat ke daerah. Ketiga, membahas badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah (BLUD). Keempat, membahas pengelolaan kepegawaian.

Momen itu terjadi saat Rifqinizamy selaku pimpinan rapat mempersilakan Rudy memaparkan materi terkait dengan daerahnya. Rudy kemudian menyampaikan salam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan pejabat eselon I Kemendagri serta para kepala daerah. Namun, Rudy secara khusus memberi salam kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Baca juga:

Tanggapi Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Menteri Bilang Boleh Asal dengan Catatan



“Yang saya hormati Wamendagri, terima kasih banyak ibu wamen dan seluruh gubernur yg hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten (sambil senyum). Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I mendagri yang hadir. Bupati dan wali kota via Zoom,” kata Rudy.

Setelah Rudy menyampaikan pemaparan, Rifqinizamy pun memberikan kesempatan kepada Dedi Mulyadi. Dedi kemudian memaparkan materinya tentang kondisi Jawa Barat.

Namun, pada bagian penutup, Dedi membalas pernyataan gubernur konten dari Rudy.

“Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten?” kata Dedi.

Dedi lantas mengungkapkan bahwa berkat konten-konten yang dibuatnya itu, pihaknya bisa menurunkan belanja daerah untuk iklan yang sebelum-sebelumnya menelan anggaran puluhan miliar di Pemprov Jabar.

“Alhamdulillah, konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih,” ujarnya.(Pon)

Baca juga:

Diajak Debat hingga Viral, Dedi Mulyadi ‘Ingatkan’ Aura Cinta Sudah Jadi Bintang Iklan

#Kemendagri #Dedi Mulyadi #Gubernur Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Dalam peta jalan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar dan KAI juga akan menghidupkan jalur wisata "Jaka Lalana" yang melintasi rute Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Tiga kades yang bersitegang itu Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Komisi XIII DPR angkat bicara soal polemik sumber air Aqua. Masyarakat dinilai perlu mengetahui fakta sebenarnya dari air yang dikonsumsi.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Aqua kini dianggap membohongi konsumen soal sumber air. YLKI pun meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap produsen air minum tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Bagikan