Ramadan Dekat, Pemerintah Belum Bisa Kendalikan Harga

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 29 Mei 2015
Ramadan Dekat, Pemerintah Belum Bisa Kendalikan Harga

Pekerja menata beras bulog yang didatangkan dari luar Aceh di gudang penyimpanan Bulog Divisi Regional Aceh, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis (28/5). (Foto Antara/Ampelsa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga pangan jelang masuknya bulan Ramadan dan Lebaran masih belum ada kejelasannya. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, belum berkomentar lebih jauh terkait regulasi pengendalian harga pangan tersebut.

Rahmat meminta masyarakat bersabar. "Ya kita tunggu saja," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/5).

Seperti diketahui, dalam Perpres tersebut, nantinya pemerintah akan memiliki wewenang guna mengendalikan harga khusus pada waktu-waktu tertentu. Perpres tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Mengatasi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Lebaran ini, Kementerian Perdagangan juga sudah mengumumkan tak akan membuka izin impor beras medium. Kemendag menjamin stok produksi beras di dalam negeri aman. Diperkirakan akan terjadi panen raya dan memuncak pada Juni dan Juli mendatang yang diprediksi bisa menghasilkan 7 juta ton beras.

Meskipun desakan dari sejumlah pihak masih terus bergulir untuk membuka kran impor beras, Rachmat berkukuh seraya menegaskan impor beras merupakan alternatif terakhir dari pemerintah. (Rio)

Baca Juga:

Pemerintah Akan Impor Beras saat Ramadhan dan Lebaran

Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras

Jokowi: Jangan Impor Beras!

#Pengendalian Harga Pangan #Kenaikan Harga-Harga #Bulan Ramadan #Rachmat Gobel #Kementerian Perdagangan #Hindari Impor #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi terbitnya Permendag 43/2025 tentang Minyakita. Dorong peran Bulog dan ID Food serta pengawasan ketat agar harga sesuai HET.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Indonesia
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Penurunan harga juga terjadi pada kelompok daging dan telur
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Indonesia
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Kerja sama tersebut dijalin antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Kemendag memusnahkan 19.391 balpres pakaian bekas impor senilai Rp 112 miliar dari 11 gudang di Bandung. Pemusnahan ditarget selesai akhir November.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Kemendag bakal Bela Eksportir Indonesia yang Hadapi Penyelidikan Trade Remedies
Menjadi bukti bahwa negara hadir membela kepentingan perdagangan dan industri nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Kemendag bakal Bela Eksportir Indonesia yang Hadapi Penyelidikan Trade Remedies
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
Kemenag Tetapkan Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode November 2025
HR CPO November 2025 meningkat ketimbang periode Oktober 2025 karena adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Kemenag Tetapkan Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode November 2025
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Bagikan