Ramadan Dekat, Pemerintah Belum Bisa Kendalikan Harga
Pekerja menata beras bulog yang didatangkan dari luar Aceh di gudang penyimpanan Bulog Divisi Regional Aceh, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis (28/5). (Foto Antara/Ampelsa)
MerahPutih, Bisnis-Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga pangan jelang masuknya bulan Ramadan dan Lebaran masih belum ada kejelasannya. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, belum berkomentar lebih jauh terkait regulasi pengendalian harga pangan tersebut.
Rahmat meminta masyarakat bersabar. "Ya kita tunggu saja," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/5).
Seperti diketahui, dalam Perpres tersebut, nantinya pemerintah akan memiliki wewenang guna mengendalikan harga khusus pada waktu-waktu tertentu. Perpres tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Mengatasi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Lebaran ini, Kementerian Perdagangan juga sudah mengumumkan tak akan membuka izin impor beras medium. Kemendag menjamin stok produksi beras di dalam negeri aman. Diperkirakan akan terjadi panen raya dan memuncak pada Juni dan Juli mendatang yang diprediksi bisa menghasilkan 7 juta ton beras.
Meskipun desakan dari sejumlah pihak masih terus bergulir untuk membuka kran impor beras, Rachmat berkukuh seraya menegaskan impor beras merupakan alternatif terakhir dari pemerintah. (Rio)
Baca Juga:
Pemerintah Akan Impor Beras saat Ramadhan dan Lebaran
Bagikan
Berita Terkait
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Kemendag bakal Bela Eksportir Indonesia yang Hadapi Penyelidikan Trade Remedies
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Kemenag Tetapkan Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode November 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang