Rakernas V PDIP tidak Undang Jokowi, Sekjen Hasto Bilang Begini
Presiden Jokowi. Foto: Dok/Sekretariat Kabinet RI
MerahPutih.com - PDIP memastikan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuh hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai, pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya hanya mengundang pihak-pihak yang menjaga demokrasi dan mau menegakkan hukum untuk ikut hadir dalam acara Rakernas yang akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
"Yang diundang adalah mereka yang punya semangat menegakkan prinsip hukum demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Hasto menuturkan, Rakernas V PDIP diadakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, publik juga telah merekam bahwa Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling brutal.
Baca juga:
Megawati Akan Sampaikan Pidato Politik pada Pembukaan Rakernas V PDIP
"Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal," tegas dia.
Menurut politikus asal Yogyakarta ini, Pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan yang diawali dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). "Pemilu ini juga dalam penyelesaian pilpres 2024 baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim MK,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan mengundang tokoh-tokoh yang tidak memperjuangkan demokrasi. "Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara