Rakernas V PDIP tidak Undang Jokowi, Sekjen Hasto Bilang Begini

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 22 Mei 2024
Rakernas V PDIP tidak Undang Jokowi, Sekjen Hasto Bilang Begini

Presiden Jokowi. Foto: Dok/Sekretariat Kabinet RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP memastikan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuh hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai, pada 24-26 Mei 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya hanya mengundang pihak-pihak yang menjaga demokrasi dan mau menegakkan hukum untuk ikut hadir dalam acara Rakernas yang akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

"Yang diundang adalah mereka yang punya semangat menegakkan prinsip hukum demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Hasto menuturkan, Rakernas V PDIP diadakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, publik juga telah merekam bahwa Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling brutal.

Baca juga:

Megawati Akan Sampaikan Pidato Politik pada Pembukaan Rakernas V PDIP

"Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal," tegas dia.

Menurut politikus asal Yogyakarta ini, Pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan yang diawali dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). "Pemilu ini juga dalam penyelesaian pilpres 2024 baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim MK,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan mengundang tokoh-tokoh yang tidak memperjuangkan demokrasi. "Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi," pungkasnya. (Pon)

#Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Pasal tersebut dinilai terlalu dini karena belum ada forum resmi yang menyatakan ijazah Jokowi yang dipersoalkan benar-benar asli atau palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Indonesia
Kebakaran Pabrik Mebel Jokowi, 2 Jam Padamkan Sendiri Gagal Baru Panggil Damkar
Pabrik mebel PT Rakabu Sejahtera milik Presiden ke-7 Jokowi di Sragen terbakar akibat kebocoran pipa oli. Simak kronologi dan penanganannya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Kebakaran Pabrik Mebel Jokowi, 2 Jam Padamkan Sendiri Gagal Baru Panggil Damkar
Indonesia
Johan Budi Temui Jokowi secara Tertutup Selama 1,5 Jam, Ngaku sudah Keluar PDIP
Budi mengaku tujuannya datang ke Solo untuk mengundang ke acara podcast The Johan Budi Untold Stories.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Johan Budi Temui Jokowi secara Tertutup Selama 1,5 Jam, Ngaku sudah Keluar PDIP
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
ShowBiz
'Melankolia Radikal', Album Kedua Dongker dengan Artwork Agan Harahap
Artwork tersebut menampilkan potret seorang pemuda yang secara visual mengingatkan pada sosok Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
'Melankolia Radikal', Album Kedua Dongker dengan Artwork Agan Harahap
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Berita Foto
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Pesiden ke-7 RI Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan