Putusan Budi Pego Dianggap sebagai Bentuk Represi Yudisial

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 23 Januari 2018
Putusan Budi Pego Dianggap sebagai Bentuk Represi Yudisial

Ilustrasi penegakan hukum (MP/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Amnesty International Indonesia mengecam putusan 10 bulan penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap Budi Pego, seorang petani yang memprotes pendirian tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Budi Pego divonis bersalah di bawah Pasal 107a dari UU No. 27/1999 lantaran menyebarkan paham marxisme, komunisme, dan leninisme.

Direktur Amnesty Internationnal Indonesia Usman Hamid menilai Budi Pego sebagai tahanan nurani (prisoner of conscience). Untuk itu, ia meminta Budi Pego untuk segera dibebaskan tanpa syarat.

“Ini merupakan bentuk represi yudisial terhadap hak konstitusional warga untuk berpendapat. Jadi Amnesty International Indonesia meminta otoritas yudisial yang lebih tinggi untuk segera membebaskan Budi Pego yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup dan hak masyarakat di sekitar Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu,” kata Usman dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Selasa (23/1).

Putusan tersebut, kata Usman, akan membuat orang-orang menjadi takut untuk memberikan kritik atas segala ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Kasus Budi Pego, lanjut dia, tidak berhasil menemukan kebenaran materil dan keadilan karena lemahnya pendasaran tuduhan dan bukti yuridis penghakiman bersalah kepada Budi Pego.

"Seharusnya hakim berpihak pada perlindungan hak yang mendasar, yakni hak atas berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dengan membebaskan Budi Pego dari segala tuduhan pidana yang didakwakan oleh jaksa,” tandas Usman.

Diketahui, majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari ini, Selasa (23/1), memvonis bersalah Budi Pego atas tuduhan “menyebarkan” paham komunisme setelah ditemukannya gambar palu-arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di salah satu spanduk dibentangkan dalam demo pada 4 April 2017 tersebut.

“Walaupun putusan tersebut jauh lebih rendah dari tututan jaksa yaitu 7 tahun, ini tetap menciderai rasa keadilan karena tuduhan menyebarkan komunisme digunakan oleh aparat untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyuarakan kritiknya secara damai,” tegas Usman.

Terlebih, lanjut Usman, putusan tersebut dijatuhkan meskipun saksi yang dihadirkan oleh jaksa dan pengacara Budi Pego di persidangan tidak tahu asal usul spanduk yang memiliki gambar palu arit tersebut.

Menurut pengacara Budi Pego, terdapat pihak tidak dikenal yang secara sengaja membagikan dan mendokumentasikan spanduk yang memuat gambar yang dianggap mirip palu-arit tersebut. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kerap Jawab Tidak Tahu, Saksi Kasus Setnov Ditegur Hakim

#Amnesty Internasional #Petani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nasib Petani, Ekspor Satu Pintu, dan Fakta Kebakaran di Lahan Sawit Indonesia
Masyarakat pedesaan dan petani kecil adalah denyut nadi industri ini, menyumbang hampir separuh dari total produksi sawit di Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 November 2026
Nasib Petani, Ekspor Satu Pintu, dan Fakta Kebakaran di Lahan Sawit Indonesia
Indonesia
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Amnesty International menyoroti program bela negara bagi warga dan pelajar yang ditangkap saat demo DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Indonesia
Produksi Beras Pada Januari - September 2026 Hanya Meningkat Tipis 0,01 Dibanding Tahun 2025
Potensi produksi pada Juli hingga September 2026 diperkirakan menurun 0,90 persen menjadi 16,25 juta ton GKG.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Produksi Beras Pada Januari - September 2026 Hanya Meningkat Tipis 0,01 Dibanding Tahun 2025
Indonesia
Prabowo Tanggapi Kritik Harga Beras, Tegaskan Petani Berhak Mendapat Penghasilan Layak
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik soal harga beras. Ia menegaskan petani berhak memperoleh penghasilan yang layak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Prabowo Tanggapi Kritik Harga Beras, Tegaskan Petani Berhak Mendapat Penghasilan Layak
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Indonesia
Krisis Global, Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% untuk Petani
Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Krisis Global, Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% untuk Petani
Indonesia
Amnesty Internasional Tak Puas dengan Dalih ‘Dendam Pribadi’ di Balik Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Usman memandang peristiwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 April 2026
Amnesty Internasional Tak Puas dengan Dalih ‘Dendam Pribadi’ di Balik Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Indonesia
Impor Gula dan Etanol Rusak Harga Tebu Petani
Kebijakan tarif impor nol persen pada produk turunan seperti etanol yang membuat pabrik lokal kalah bersaing.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
Impor Gula dan Etanol Rusak Harga Tebu Petani
Indonesia
Prabowo Diminta Segera Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen Kasus Penyerangan Aktivis
Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan dengan membentuk tim khusus guna memastikan keadilan bagi korban.
Frengky Aruan - Kamis, 19 Maret 2026
Prabowo Diminta Segera Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen Kasus Penyerangan Aktivis
Indonesia
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Amnesty International mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pengamat yang tidak menyukai keberhasilan pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Bagikan