Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani amendemen yang memberlakukan hukuman lebih berat bagi desersi dan penghindaran wajib militer.
Orang yang menolak wajib militer, desersi dari militer, melanggar atau menolak perintah akan dihukum penjara hingga 15 tahun. Amendemen ini berlaku selama masa perang, keadaan darurat militer, dan mobilisasi.
Baca Juga:
Putin Umumkan Mobilisasi 300.000 Militer ke Ukraina
Dikabarkan, saat ini Militer Rusia menghadapi kekurangan personel yang serius serta semangat yang melemah karena sejumlah tentara menolak bertempur di Ukraina.
Dilansir NHK, Sebuah kelompok hak asasi manusia Rusia mengatakan lebih dari 2.000 pengunjuk rasa yang menolak mobilisasi tentara cadangan telah ditahan sejak Rabu (21/9).
Dalam sebuah video yang dirilis pada Sabtu (24/9), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan mobilisasi itu sebagai moblisasi kriminal.
"lebih baik menyerah ditahan Ukraina daripada dibunuh oleh serangan senjata Ukraina, yaitu serangan yang adil, karena Ukraina mempertahankan diri sendiri dalam perang ini," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyinggung apa yang disebut referendum yang dilakukan kubu pro-Rusia di wilayah timur dan selatan yang diduduki Rusia.
Setelah berpidato di Sidang Umum PBB pada Sabtu, Lavrov mengatakan, akan menghormati hasil referendum tersebut, mengindikasikan bahwa Rusia akan menganeksasi wilayah tersebut.
Presiden Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi setelah pasukan Rusia menghadapi serangan balasan di Ukraina timur dan selatan.
Warga sipil tengah direkrut menjadi tentara di penjuru Rusia. Media independen negara itu mengatakan, satu juta orang mungkin dimobilisasi, jauh lebih besar dibandingkan 300.000 yang diindikasikan oleh kementerian pertahanan.
Baca Juga:
Putin Ingin Segera Akhiri Perang, Ukraina Beri Respons Berbeda
