DPR Desak Kemenlu Bersiap Hadapi Perang AS-Iran, Evakuasi WNI Jadi Utama

MerahPutih.com - Kondisi Timur Tengah kembali memanas, seiring pengerahan armada dan pasukan Amerika Serikat. Pengerahan ini diyakini untuk menekan Iran. Dan Iran pun memberikan sinyal akan membalas semua serangan.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara.

Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran.

Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.

Baca juga:

Garda Revolusi Iran Ditetapkan Jadi Organisasi Teroris, Iran: Eropa Sibuk Mengipasi Api.

Menurut politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Oleh Soleh, Kamis (29/1).

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Oleh karena itu, ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

“KBRI Teheran harus aktif mengimbau seluruh WNI di Iran agar selalu waspada, mengikuti arahan resmi, serta menyiapkan langkah darurat jika terjadi kemungkinan terburuk, termasuk pecahnya perang antara kedua negara,” tegasnya.

Oleh Soleh juga menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama negara dalam situasi konflik internasional. Ia berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah diplomatik yang tepat serta memastikan jalur komunikasi dengan WNI di Iran tetap terbuka dan responsif.

“Negara harus hadir dan memastikan seluruh WNI mendapatkan perlindungan maksimal di tengah situasi global yang semakin kompleks,” pungkasnya. (Pon)