Pungli Rp200 Juta, Kapolsek Sukaramai Dihukum Setahun Penjara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Mei 2017
Pungli Rp200 Juta, Kapolsek Sukaramai Dihukum Setahun Penjara

Persidangan Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing di PN Medan, Selasa (2/5). (MP/Amsal Chaniago)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing menerima putusan satu tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Longser dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau pungutan liar dengan nilai uang mencapai Rp200 juta.

"Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu lebih subsider JPU,” sebut Ketua Majelis Hakim Sontan Marauke Sinaga dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra VII Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/5).

Ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta. "Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama satu bulan," ujar Hakim Sontan.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya Longser dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Menyikapi putusan ini, JPU Handry menyatakan pikir-pikir. Namun, Longser melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima.

"Kami menerima Yang Mulia," ujar Longser melalui kuasa hukumnya.

Usai sidang sang mantan Kapolsek Sukaramai memilih enggan berkomentar. Tampak ia dan sejumlah kerabatnya memilih untuk beristirahat di lobi pengadilan.

Untuk diketahui, AKP Longser Sihombing terjaring operasi tangkap tanggan (OTT) oleh tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut di sebuah kafe di Kota Medan, 3 September 2016 lalu.

AKP Longser Sihombing saat itu bersama seorang pengusaha‎ bernama Triono Herlambang selaku manajer PT Karya Sakti Sejahtera (KSS). Pertemuan itu untuk membicarakan kasus yang tengah diproses Polsek Sukaramai Resor Pakpak Bharat.

Terakhir, pihak KSS memberikan uang sebesar Rp200 juta, guna untuk menghentikan proses penyeledikan yang sudah naik ketingkat penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan jenis solar yang digunakan oleh PT KSS untuk pekerjaan proyek pembangkit listrik di Desa Kuta Nangka, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.

Tak lama berselang dari pembicaraan kasus tersebut, Tim Propam Polda Sumut menangkap ‎AKP Longser Sihombing dengan barang bukti uang tunai Rp200 juta dibungkus dalam sebuah tas. Ia pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Propam Polda Sumut.

Berita ini merupakan laporan dari Amsal Chaniago, kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baca juga berita lain: Puluhan Kilogram Ganja Asal Aceh Dimusnahkan Di Patumbak

#Kota Medan #Sumatera Utara #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan