Puluhan Ribu Guru Honorer Kepung Gedung DPR
Luhung Sapto - Selasa, 15 September 2015
Aksi unjuk rasa 10.000 guru honorer mengepung Gedung DPR RI di jalan Jend Gatot Subroto, Selasa (15/9). (Foto Twitter @TMCPoldaMetro)
MerahPutih, Peristiwa - Puluhan ribu guru honorer mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (15/9) pagi sejak pukul 8.00 wib. Akibatnya, lalu lintas di depan Gedung DPR dan jalan Jenderal Gatot Subroto padat merayap.
"Sekitar 10.000 orang masih berorasi di depan Gedung DPR/MPR," tulis akun @TMCPoldaMetro, Selasa (15/9).
Aksi damai guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) dan Persatuan Guru Indonesia (PGRI) itu menuntut pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS. Mereka membawa bendera dan spanduk berisi tuntutan.
Menurut rencana, para pengunjuk rasa akan melakukan long march ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (Luh)
Baca Juga:
Ucapan Belasungkawa Atas Berpulangnya Ali Wardhana
Asap Kebakaran Hutan bukan Penyebab Langsung Kematian
Janji Manis Pemerintah Belum Terealisasi, Ratusan Bidan Demo
Bagikan
Berita Terkait
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
