Puan Perintahkan Politisi Senayan Bangun Optimisme Hadapi Pandemi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Desember 2020
Puan Perintahkan Politisi Senayan Bangun Optimisme Hadapi Pandemi

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seluruh anggota DPR diminta untuk memperkuat optimisme masyarakat dalam mengatasi masalah dampak pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Jumat (11/12).

Ia mengharapkan, seluruh politisi Senayan, mengambil peran dan tanggung jawab, bersama rakyat di daerah pemilihannya, membangun kebersamaan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

Indonesia, tegas Puan, tengah menghadapi situasi yang belum pulih dari pandemi COVID-19, yang telah memberikan dampak yang sangat besar kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Menurut dia, upaya menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya, tidak dapat dilakukan secara cepat karena anggota DPR harus membangun optimisme masyarakat dalam mengatasi masalah pandemi.

DPR, tegas Puan, mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan Pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani.
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara).

Dengan penambahan jumlah kasus per-hari telah mencetak rekor baru, Pemerintah perlu segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan COVID-19 dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kehadiran vaksin COVID-19, tentu memberikan harapan yang besar untuk dapat segera mengakhiri pandemi. Dalam penanganan vaksin COVID-19, Pemerintah agar memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan," katanya.

Pemerintah pinta Puan, harus mengedukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin COVID-19 agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Pon)

Baca Juga:

Taat Prokes, Kesadaran Pemilih di Pilkada Serentak 2020 Cukup Baik

#DPR #Puan Maharani #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan