Puan Maharani Desak Penjelasan Panglima TNI Soal Ledakan Amunisi Garut yang Tewaskan Warga Sipil

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Puan Maharani Desak Penjelasan Panglima TNI Soal Ledakan Amunisi Garut yang Tewaskan Warga Sipil

Mobil ambulans membawa korban ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025). ANTARA/HO-warga

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Komisi I DPR diminta untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta pihak terkait mengenai insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, di mana 9 di antaranya adalah warga sipil.

"Prioritas utama adalah mencegah terulangnya kejadian serupa. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai penyebab insiden ini, dan ke depannya, keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan berbahaya seperti ini harus dihindari," tegas Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (16/5).

Baca juga:

Anak Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Dipastikan Dapat Biaya Pendidikan Sampai Kuliah

Ledakan yang berasal dari proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini terjadi di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, pada Senin (12/5) pagi.

Meskipun TNI menduga bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah pemulung yang mencari sisa-sisa logam dari ledakan, seperti pecahan granat dan mortir, pihak keluarga membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa para korban telah bertahun-tahun bekerja sama dengan TNI dalam membantu proses pemusnahan amunisi afkir.

Puan menekankan perlunya pertanggungjawaban dan penjelasan dari TNI, terutama terkait dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa adanya prosedur keamanan yang memadai.

"Komisi I memiliki tanggung jawab untuk memanggil Panglima TNI, Danrem, serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut, guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif," ujar Puan.

Baca juga:

Minta Insiden Ledakan Amunisi di Garut Diusut Tuntas, Koalisi Masyarakat: Harus Dilakukan Lembaga Independen

"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ini harus dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa korban insiden ledakan amunisi di Garut terdiri dari 4 anggota TNI AD (2 perwira dan 2 bintara) serta 9 warga sipil. Saat ini, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam tahap investigasi oleh TNI AD.

#Ledakan Hebat #Ledakan Misterius #DPR RI #Panglima TNI #TNI AD
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Kehadiran P3RT sebagai pihak dalam kontrak akan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan batasan masing-masing pihak.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Bagikan