Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi I DPR diminta untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta pihak terkait mengenai insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, di mana 9 di antaranya adalah warga sipil.
"Prioritas utama adalah mencegah terulangnya kejadian serupa. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai penyebab insiden ini, dan ke depannya, keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan berbahaya seperti ini harus dihindari," tegas Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (16/5).
Baca juga:
Anak Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Dipastikan Dapat Biaya Pendidikan Sampai Kuliah
Ledakan yang berasal dari proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini terjadi di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, pada Senin (12/5) pagi.
Meskipun TNI menduga bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah pemulung yang mencari sisa-sisa logam dari ledakan, seperti pecahan granat dan mortir, pihak keluarga membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa para korban telah bertahun-tahun bekerja sama dengan TNI dalam membantu proses pemusnahan amunisi afkir.
Puan menekankan perlunya pertanggungjawaban dan penjelasan dari TNI, terutama terkait dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa adanya prosedur keamanan yang memadai.
"Komisi I memiliki tanggung jawab untuk memanggil Panglima TNI, Danrem, serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut, guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif," ujar Puan.
Baca juga:
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ini harus dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa korban insiden ledakan amunisi di Garut terdiri dari 4 anggota TNI AD (2 perwira dan 2 bintara) serta 9 warga sipil. Saat ini, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam tahap investigasi oleh TNI AD.
