Puan Maharani Desak Penjelasan Panglima TNI Soal Ledakan Amunisi Garut yang Tewaskan Warga Sipil

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Puan Maharani Desak Penjelasan Panglima TNI Soal Ledakan Amunisi Garut yang Tewaskan Warga Sipil

Mobil ambulans membawa korban ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025). ANTARA/HO-warga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi I DPR diminta untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta pihak terkait mengenai insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, di mana 9 di antaranya adalah warga sipil.

"Prioritas utama adalah mencegah terulangnya kejadian serupa. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai penyebab insiden ini, dan ke depannya, keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan berbahaya seperti ini harus dihindari," tegas Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (16/5).

Baca juga:

Anak Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Dipastikan Dapat Biaya Pendidikan Sampai Kuliah

Ledakan yang berasal dari proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini terjadi di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, pada Senin (12/5) pagi.

Meskipun TNI menduga bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah pemulung yang mencari sisa-sisa logam dari ledakan, seperti pecahan granat dan mortir, pihak keluarga membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa para korban telah bertahun-tahun bekerja sama dengan TNI dalam membantu proses pemusnahan amunisi afkir.

Puan menekankan perlunya pertanggungjawaban dan penjelasan dari TNI, terutama terkait dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa adanya prosedur keamanan yang memadai.

"Komisi I memiliki tanggung jawab untuk memanggil Panglima TNI, Danrem, serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut, guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif," ujar Puan.

Baca juga:

Minta Insiden Ledakan Amunisi di Garut Diusut Tuntas, Koalisi Masyarakat: Harus Dilakukan Lembaga Independen

"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ini harus dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa korban insiden ledakan amunisi di Garut terdiri dari 4 anggota TNI AD (2 perwira dan 2 bintara) serta 9 warga sipil. Saat ini, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam tahap investigasi oleh TNI AD.

#Ledakan Hebat #Ledakan Misterius #DPR RI #Panglima TNI #TNI AD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Jembatan Armco Hubungkan kembali Warga Birem Bayeun Aceh Timur
Jembatan Armco yang dibangun Kodim 0104/Aceh Timur guna membuka akses mobilitas masyarakat dan logistik pascabencana.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
Jembatan Armco Hubungkan kembali Warga Birem Bayeun Aceh Timur
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Viral Video Bantuan ke Sumatera Berupa Kotak Kosong, Begini Penjelasan TNI
Letkol Supriyanto menjelaskan secara detail spesifikasi kotak yang digunakan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Viral Video Bantuan ke Sumatera Berupa Kotak Kosong, Begini Penjelasan TNI
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Bagikan