Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah memenuhi hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi, masyarakat tengah menanggung beban saat pandemi COVID-19.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, hak-hak itu merupakan hak yang harus dijamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Negara harus terus memenuhi hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan selama pandemi tanpa terkecuali.
Baca Juga:
DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan
"Karena ini amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (18/8).
Politikus PDI-P itu menekankan, dalam pembuatan norma operasional terkait pandemi COVID-19, negara tidak boleh keluar dari konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian tidak terpisahkan dari identitas bangsa dan negara Indonesia.
"Selama 76 tahun sudah kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah berkat berpegang teguh pada konstitusi," kata putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.
Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Contohnya, dari sisi anggaran, persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, UU APBN 2021 hingga mengawal pembahasan RAPBN 2022 dilakukan demi memenuhi hak ekonomi dan kesehatan rakyat terdampak pandemi.
Puan melanjutkan, DPR juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah. Misalnya soal percepatan dan pemerataan vaksinasi atau penyaluran bantuan bagi masyarakat agar tepat waktu dan sasaran.
"Kalau DPR cukup kritis terhadap pemerintah di saat pandemi sekarang ini, itu semua demi menjalankan amanat konstitusi," kata Puan.
Terkait sektor perpajakan, Puan berharap pemerintah dapat memperluas objek pajak, memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan adil. Termasuk mendalami potensi perpajakan di bidang lain tetapi tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat.
"Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya," katanya. (Knu)
Baca Juga:
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan
