PT KNI Hargai Pemerintah untuk Hentikan Penggarapan Reklamasi
Foto: Instagram @thisisindonesian/infojkt
Merahputih Megapolitan - PT Kapuknaga Indah (KNI) menghormati dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tentang moratorium reklamasi Pantura Jakarta.
Direktur PT. Kapuknaga Indah (KNI) Nono Sampomo mengatakan proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT Kapuknaga Indah memiliki landasan hukum, keputusan, peraturan, dan perijinan baik dari pemerintah Pusat maupun Daerah.
"Dalam hal ini DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan berdasarkan Amdal," ujar Nono saat memberikan keterangan kepada awak media di Kanal perbatasan Pulau C dan Pulau D, Jakarta Utara, Rabu (4/5).
Nono menjelaskan proyek reklamasi yang telah dilaksanakan oleh PT Kapuknaga Indah adalah Pulau C (30%) dan Pulau D (100%), telah dihentikan sejak bulan Oktober 2014.
"Sampai saat ini pekerjaan yang masih dilakukan adalah proses pemadatan dan perapian," katanya.
Menurut Nono, PT Kapuknaga Indah masih mengunggu diturunkan Rancangan Bangunan Kota/Urban Design Guide Lines (UDGL) dari pemda Jakarta dalam rangka penyelesaian IMB yang telah diajukan kurang lebih 2 tahun yang lalu.
"Kami mengharapkan agar proses IMB dari Pemda DKI Jakarta dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga program pembangunan property, infrastruktur dan ruang terbuka publik dapat berjalan kembali terutama penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yakni 20.000 orang," tutupnya. Abi
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Banyak Motor Mogok Imbas Banjir Pantura Semarang-Demak, Polisi Imbau Cari Jalur Alternatif
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Puncak Arus Mudik, Konsumsi Pertamax Series di Jawa Tengah Tercatat Naik 8,8 persen
PU Bocorkan 3 Lokasi Pertama Pembangunan Giant Sea Wall Pantura: 2 di Semarang dan 1 di Jakarta
Demi Proyek Tanggung Laut, Pemerintah Bentuk Satgas Pantai Utara
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Dedi Mulyadi Kuasai Suara Basis Santri dan Pantura Merujuk 3 Lembaga Survei
Cerita Pertemuan The Panturas dengan Doel Sumbang Ciptakan 'Jimat'
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur