Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Arsip - Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Setneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, merespons pelantikan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Menurutnya, kehadiran lembaga baru tersebut harus dibarengi dengan kejelasan tugas, kewenangan, serta koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan instansi lain.

Ia menegaskan, publik perlu mendapat kepastian apakah Badan Otorita ini hanya akan berfokus pada rencana mega proyek Giant Sea Wall Pantura atau juga akan mengurusi aspek lain, seperti pengelolaan pesisir, tata ruang kawasan, transportasi, dan perlindungan lingkungan.

“Kami di Komisi V mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan badan otorita harus jelas mandatnya. Jangan sampai keberadaannya hanya menjadi lembaga baru tanpa arah yang konkret, apalagi tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain seperti PU, Perhubungan, maupun KLHK,” ujar Syafiuddin, Selasa (26/8).

Baca juga:

Kursi Wamenaker Pengganti Noel Segera Terisi, Prabowo: Sudah Diurus Semua

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kawasan Pantura merupakan wilayah strategis nasional dengan tantangan kompleks, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi darat dan laut. Karena itu, kehadiran Badan Otorita seharusnya mampu menyinergikan program lintas sektor, bukan hanya fokus pada proyek fisik semata.

“Kalau hanya mengurusi satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis. Tapi kalau otorita ini diberi mandat mengintegrasikan perencanaan pembangunan Pantura secara menyeluruh, maka harus ada landasan hukum dan pembagian kewenangan yang tegas,” tambahnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Badan Otorita Pengelola Pantura agar publik dapat mengawasi dan menilai efektivitasnya.

“Transparansi penting sejak awal. Dengan begitu, masyarakat tahu ke mana arah pembangunan Pantura, dan DPR bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” tutupnya.

Baca juga:

Prabowo Lantik 6 Duta Besar Baru, Jabatan Dubes RI di AS Tak Lagi Vakum

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Saat ini, Didit menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (Pon)

#Jalur Pantura #Pantura #Komisi V DPR #Presiden Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Prabowo meminta layanan BPJS ditingkatkan, termasuk memangkas antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Indonesia
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Indonesia
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Prabowo mendorong audit forensik keuangan haji. Kemenhaj juga memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan 400 ribu data invalid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Indonesia
Ambulans Udara Mulai Diuji, Warga Daerah Terisolasi Bakal Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan
Program ambulans udara Prabowo mulai diuji melalui latihan evakuasi medis di Pesisir Barat, Lampung, untuk memperluas akses kesehatan daerah terisolasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Ambulans Udara Mulai Diuji, Warga Daerah Terisolasi Bakal Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan
Indonesia
Prabowo Hadir di 100 Tahun Gontor, Hasan Abdullah Sahal Ungkap Makna di Balik Nama 'Gontor'
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor di Ponorogo. Hasan Abdullah Sahal mengungkap makna satu abad pengabdian Gontor.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Hadir di 100 Tahun Gontor, Hasan Abdullah Sahal Ungkap Makna di Balik Nama 'Gontor'
Indonesia
Prabowo Soroti Sekolah Rusak hingga Gaji Guru, Ada Rencana Pendidikan Gratis
Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas harus gratis dan menyebut akan segera membahasnya melalui rapat terbatas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Soroti Sekolah Rusak hingga Gaji Guru, Ada Rencana Pendidikan Gratis
Indonesia
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Saudara: Jangan Ada Masalah yang Dibesar-besarkan
Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Malaysia adalah saudara. Ia meminta hal yang mengganggu hubungan kedua negara tidak dibesar-besarkan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Saudara: Jangan Ada Masalah yang Dibesar-besarkan
Indonesia
Malaysia Kirim Pesawat, 3 Helikopter, dan 52 Personel Bantu Atasi Karhutla
Malaysia akan mengirim satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Malaysia Kirim Pesawat, 3 Helikopter, dan 52 Personel Bantu Atasi Karhutla
Indonesia
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Istana menegaskan Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap HGB di Bogor yang turut mengaitkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Indonesia
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Prabowo menyebut investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026 dan berkontribusi membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Bagikan