Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Arsip - Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Setneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, merespons pelantikan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Menurutnya, kehadiran lembaga baru tersebut harus dibarengi dengan kejelasan tugas, kewenangan, serta koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan instansi lain.

Ia menegaskan, publik perlu mendapat kepastian apakah Badan Otorita ini hanya akan berfokus pada rencana mega proyek Giant Sea Wall Pantura atau juga akan mengurusi aspek lain, seperti pengelolaan pesisir, tata ruang kawasan, transportasi, dan perlindungan lingkungan.

“Kami di Komisi V mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan badan otorita harus jelas mandatnya. Jangan sampai keberadaannya hanya menjadi lembaga baru tanpa arah yang konkret, apalagi tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain seperti PU, Perhubungan, maupun KLHK,” ujar Syafiuddin, Selasa (26/8).

Baca juga:

Kursi Wamenaker Pengganti Noel Segera Terisi, Prabowo: Sudah Diurus Semua

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kawasan Pantura merupakan wilayah strategis nasional dengan tantangan kompleks, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi darat dan laut. Karena itu, kehadiran Badan Otorita seharusnya mampu menyinergikan program lintas sektor, bukan hanya fokus pada proyek fisik semata.

“Kalau hanya mengurusi satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis. Tapi kalau otorita ini diberi mandat mengintegrasikan perencanaan pembangunan Pantura secara menyeluruh, maka harus ada landasan hukum dan pembagian kewenangan yang tegas,” tambahnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Badan Otorita Pengelola Pantura agar publik dapat mengawasi dan menilai efektivitasnya.

“Transparansi penting sejak awal. Dengan begitu, masyarakat tahu ke mana arah pembangunan Pantura, dan DPR bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” tutupnya.

Baca juga:

Prabowo Lantik 6 Duta Besar Baru, Jabatan Dubes RI di AS Tak Lagi Vakum

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Saat ini, Didit menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (Pon)

#Jalur Pantura #Pantura #Komisi V DPR #Presiden Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia-Jerman
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat perdagangan dan investasi. Dorong percepatan penyelesaian perjanjian IEU-CEPA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia-Jerman
Indonesia
Prabowo Undang Jerman Perluas Investasi di Sektor Energi hingga Kendaraan Listrik
Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman memperluas investasi di sektor energi baru terbarukan, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga mineral kritis.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo Undang Jerman Perluas Investasi di Sektor Energi hingga Kendaraan Listrik
Indonesia
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Diplomasi untuk Jaga Perdamaian Dunia
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat kerja sama diplomasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Diplomasi untuk Jaga Perdamaian Dunia
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci Indonesia menuju kekuatan ekonomi dunia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Indonesia
Prabowo Dorong Industrialisasi lewat Hilirisasi, Banggakan Mobil Maung Buatan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen hilirisasi dan industrialisasi nasional di Munas HIPMI XVIII. Ia juga membagikan pengalaman menggunakan mobil Maung buatan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Prabowo Dorong Industrialisasi lewat Hilirisasi, Banggakan Mobil Maung Buatan Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo akan Ubah Pemberian MBG Jadi Sehari Dua Kali
Beredar informasi yang menyebut Prabowo akan mengubah skema pemberian MBG jadi dua kali sehari. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo akan Ubah Pemberian MBG Jadi Sehari Dua Kali
Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
DPR mendukung pembangunan jalur kereta api Banda Aceh-Bandar Lampung. KAI pun diminta tak mengabaikan jalur lama.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
Indonesia
Prabowo Dapat Laporan Janggal Soal Indikasi Penyelewengan di BGN Sebelum Dadan Cs Jadi Tersangka
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penelusuran mendalam atas laporan miring BGN tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Prabowo Dapat Laporan Janggal Soal Indikasi Penyelewengan di BGN Sebelum Dadan Cs Jadi Tersangka
Bagikan