PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 November 2019
PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kurang tepat Partai Solidaritas Indonesia (PKS) menjegal upaya Gubernur Anies Baswedan menyelenggarakan balap mobil Formula E 2020.

Menurut dia, digelarnya event tersebut bertujuan agar Jakarta dipandang dunia mampu menyelenggarakan balap mobil bertaraf Internasional.

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

"Formula E ini adalah saya melihat bagaimana Jakarta juga bisa terlihat di mata dunia," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Prasetyo juga mengungkapkan, ajang mobil balap berenergi listrik ini dapat meningkatkan perekonomian di Ibu Kota. Bahkan, kata dia, dari kegiatan itu bisa menggenjot penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang memasuki darurat.

Disamping itu, tegas Prasetyo, event Formula E membawa citra baik bahwa Jakarta bukan saja menjadi sarang unjuk rasa, tapi bisa mengadakan balap mobil kelas dunia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

"Ada entertainment dan pemasukan devisa ke provinsi. Kalau sekarang kan enggak, unjuk rasa aja. 5-10 orang unjuk rasa," tutur dia.

Politikus PDI-P ini tak mempersoalkan PSI karena hal tersebut merupakan pandangannya. Tapi menurut dia kesempatan turnamen itu harus diambil karena Jakarta sudah diberi kepercayaan oleh Federation International Automobile (FIA) atau panitia formula E.

Baca Juga

Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

"lo jangan melihat formula e ini cuma setahun. setahun pasti rugi. itu kan angka yang segitu. itu kan ada lima tahun, lima event. siapapun 2022 pak anies mungkin gak jadi ini (gubernur), ini jalan terus pak," tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pagelaran ini bisa menggerakan roda perekonomian di Jakarta. Anies pun mengklaim ajang itu akan mendorong pendapatan daerah Jakarta yang nilainya mencapai angka Rp1,3 triliun.

Tahun depan pagelaran lomba balap mobil listrik, Formula E, bakal digelar di Ibu Kota. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengurus semua persiapan, tanpa menggandeng Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI juga sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sekitar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 dalam penyelenggaraan Formula E.

Anggaran telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebagai 'commitmen fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan ke FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Baca Juga

PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Selain itu, Pemprov DKI mengajukan Rp 900 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020. Uang itu untuk penyelenggaraan Formula E yang ditaksir menghabiskan 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar.

Selanjutnya, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sebanyak Rp1,3 triliun. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan