PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 November 2019
PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kurang tepat Partai Solidaritas Indonesia (PKS) menjegal upaya Gubernur Anies Baswedan menyelenggarakan balap mobil Formula E 2020.

Menurut dia, digelarnya event tersebut bertujuan agar Jakarta dipandang dunia mampu menyelenggarakan balap mobil bertaraf Internasional.

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

"Formula E ini adalah saya melihat bagaimana Jakarta juga bisa terlihat di mata dunia," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Prasetyo juga mengungkapkan, ajang mobil balap berenergi listrik ini dapat meningkatkan perekonomian di Ibu Kota. Bahkan, kata dia, dari kegiatan itu bisa menggenjot penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang memasuki darurat.

Disamping itu, tegas Prasetyo, event Formula E membawa citra baik bahwa Jakarta bukan saja menjadi sarang unjuk rasa, tapi bisa mengadakan balap mobil kelas dunia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

"Ada entertainment dan pemasukan devisa ke provinsi. Kalau sekarang kan enggak, unjuk rasa aja. 5-10 orang unjuk rasa," tutur dia.

Politikus PDI-P ini tak mempersoalkan PSI karena hal tersebut merupakan pandangannya. Tapi menurut dia kesempatan turnamen itu harus diambil karena Jakarta sudah diberi kepercayaan oleh Federation International Automobile (FIA) atau panitia formula E.

Baca Juga

Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

"lo jangan melihat formula e ini cuma setahun. setahun pasti rugi. itu kan angka yang segitu. itu kan ada lima tahun, lima event. siapapun 2022 pak anies mungkin gak jadi ini (gubernur), ini jalan terus pak," tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pagelaran ini bisa menggerakan roda perekonomian di Jakarta. Anies pun mengklaim ajang itu akan mendorong pendapatan daerah Jakarta yang nilainya mencapai angka Rp1,3 triliun.

Tahun depan pagelaran lomba balap mobil listrik, Formula E, bakal digelar di Ibu Kota. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengurus semua persiapan, tanpa menggandeng Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI juga sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sekitar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 dalam penyelenggaraan Formula E.

Anggaran telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebagai 'commitmen fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan ke FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Baca Juga

PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Selain itu, Pemprov DKI mengajukan Rp 900 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020. Uang itu untuk penyelenggaraan Formula E yang ditaksir menghabiskan 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar.

Selanjutnya, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sebanyak Rp1,3 triliun. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan