PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 November 2019
PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kurang tepat Partai Solidaritas Indonesia (PKS) menjegal upaya Gubernur Anies Baswedan menyelenggarakan balap mobil Formula E 2020.

Menurut dia, digelarnya event tersebut bertujuan agar Jakarta dipandang dunia mampu menyelenggarakan balap mobil bertaraf Internasional.

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

"Formula E ini adalah saya melihat bagaimana Jakarta juga bisa terlihat di mata dunia," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Prasetyo juga mengungkapkan, ajang mobil balap berenergi listrik ini dapat meningkatkan perekonomian di Ibu Kota. Bahkan, kata dia, dari kegiatan itu bisa menggenjot penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang memasuki darurat.

Disamping itu, tegas Prasetyo, event Formula E membawa citra baik bahwa Jakarta bukan saja menjadi sarang unjuk rasa, tapi bisa mengadakan balap mobil kelas dunia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

"Ada entertainment dan pemasukan devisa ke provinsi. Kalau sekarang kan enggak, unjuk rasa aja. 5-10 orang unjuk rasa," tutur dia.

Politikus PDI-P ini tak mempersoalkan PSI karena hal tersebut merupakan pandangannya. Tapi menurut dia kesempatan turnamen itu harus diambil karena Jakarta sudah diberi kepercayaan oleh Federation International Automobile (FIA) atau panitia formula E.

Baca Juga

Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

"lo jangan melihat formula e ini cuma setahun. setahun pasti rugi. itu kan angka yang segitu. itu kan ada lima tahun, lima event. siapapun 2022 pak anies mungkin gak jadi ini (gubernur), ini jalan terus pak," tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pagelaran ini bisa menggerakan roda perekonomian di Jakarta. Anies pun mengklaim ajang itu akan mendorong pendapatan daerah Jakarta yang nilainya mencapai angka Rp1,3 triliun.

Tahun depan pagelaran lomba balap mobil listrik, Formula E, bakal digelar di Ibu Kota. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengurus semua persiapan, tanpa menggandeng Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI juga sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sekitar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 dalam penyelenggaraan Formula E.

Anggaran telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebagai 'commitmen fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan ke FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Baca Juga

PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Selain itu, Pemprov DKI mengajukan Rp 900 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020. Uang itu untuk penyelenggaraan Formula E yang ditaksir menghabiskan 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar.

Selanjutnya, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sebanyak Rp1,3 triliun. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan