PSI Tantang Parpol Sodorkan Kandidat Cagub DKI pada Januari 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 Juni 2023
PSI Tantang Parpol Sodorkan Kandidat Cagub DKI pada Januari 2024

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William A Sarana (tengah). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - 2024 merupakan tahun pesta demokrasi. Di tahun tersebut Indonesia akan menggelar dua kali Pemilihan Umum (Pemilu), di 14 Februari dilangsungkan Pilpres-Pileg dan pada 27 November digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William A Sarana mengajak partai politik (parpol) di Jakarta untuk mengusulkan kandidat bakal calon gubernur (cagub) untuk berkontestasi Pilkada DKI 2024.

"Kita harus mulai dari sekarang sebenarnya menagih partai-partai politik di Jakarta siapa calon gubernur yang bakal diusung untuk tahun 2024," kata William saat konferensi pers dengan tema "Memilih Pemimpin Masa Depan Jakarta" di kantor PSI DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/6).

Baca Juga:

KPU DKI Saran Satpol PP Copot Atribut Parpol dan Baliho Caleg

William mengatakan, tujuan ia mendorong parpol untuk memunculkan nama cagub agar masyarakat mempunyai gambaran sosok pemimpinnya nanti.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini berharap, parpol di DKI sudah mempunyai kandidat cagub paling lama bulan Februari 2024 dan dapat diumumkan ke publik.

"Di bulan Januari-Februari itu kita harapkan parpol-parpol itu khususnya yang berkontestasi pileg DPRD itu sudah bisa mengusung nama," urainya.

Baca Juga:

KPU Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg DKI Minggu 25 Juni

Adapun PSI sudah menyodorkan sembilan nama untuk dipilih sebagai cagub pada Pilkada DKI 2024.

Kesembilan nama itu yakni Ketua Dewan Pembina Partai PSI Grace Natalie, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Pj Heru Budi Hartono, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abduracman, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Muhammad Fadli Imran.

Kesembilan nama itu ditawarkan PSI DKI untuk dipilih warga melalui poling tajuk Rembuk Rakyat Jakarta. Pemilihan itu dilangsungkan di akun resmi Twitter PSI DKI.

"Kira-kira sudah berapa calon yang disodorkan saya kira rakyat Jakarta sudah mempunyai gambaran siapa yang akan diusung oleh parpol itu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Bebas Rabies Sejak 2004

#PSI #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan