PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sirkuit Formula E, di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menemukan kejanggalan terkait pembayaran commitment fee atau biaya komitmen gelaran Formula E.

Menurut Fraksi PSI, Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (JakPro) harus membayar kekurangan commitment fee Jakarta E-Prix sebesar Rp 90,7 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun.

Padahal, PT JakPro menyatakan bahwa hasil renegosiasi, pembayaran commitment fee untuk tiga tahun senilai Rp 560 miliar.

Hal tersebut diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E

"Ada rekam jejak digitalnya PT JakPro pernah menyatakan commitment fee untuk tiga tahun adalah Rp 560 miliar, sekarang faktanya harus bayar Rp 90,7 miliar lagi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Senin (20/6).

Pemerintah DKI harusnya mengeluarkan biaya komitmen per musim penyelenggaraan. Mulanya, Formula E dihelat selama lima musim sepanjang 2019-2024. Akan tetapi, balapan yang seharusnya digelar 2020 tertunda ke 2022 akibat pandemi COVID-19.

Dalam kontrak kerja sama pemerintah DKI dengan Formula E Operation (FEO) tercantum biaya komitmen yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan itu adalah 122,1 juta pound sterling.

"Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT JakPro adalah senilai Rp 1,23 triliun," tulis laporan BPK yang tersebar di wartawan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Saluran TV Nasional Tidak Tayangkan Formula E

BPK lantas merekomendasikan agar Dinas Pemuda dan Olahraga DKI berkoordinasi dengan JakPro untuk mengevaluasi hasil studi kelayakan perhelatan Formula E. BPK juga meminta Pemprov DKI mengembangkan opsi agar mendapat pembiayaan mandiri.

Pemerintah DKI telah membuat studi kelayakan baru yang dinyatakan sesuai oleh BPK. Hasilnya bahwa Formula E digelar dengan pembiayaan mandiri JakPro dengan skema business to business (B2B).

JakPro menegosiasi ulang nilai biaya komitmen yang semula sebesar 122,1 juta pound sterling untuk penyelenggaraan 2019-2024 menjadi 36 juta pound sterling untuk pelaksanaan 2022-2024.

Ara, panggilan akrab Anggara, pun meyakini jika PT JakPro belum bisa bayar kekurangan biaya komitmen tersebut karena tahun 2019 dan 2020 Pemprov DKI rugi.

"Berbagai ketidakjelasan ini yang menurut saya akan berisiko bagi Pj Gubernur DKI nanti kalau tetap melanjutkan Formula E. Bisa-bisa terjebak dengan gelapnya program Formula E," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga:

Anies Singgung Pengkritik Formula E, Syarif: Tambah Situasi Tak Kondusif

#Formula E #BPK #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Indonesia
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
PSI melihat ambisi Pramono itu malah merugikan para pedagang di Pasar Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
Indonesia
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Tempat relokasi pedagang pasar Barito di kawasan Lenteng Agung belum berupa kios-kios melainkan masih tanah kosong.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Indonesia
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
FX Rudy menegaskan Ginda Ferachtriawan dulu juga bukan siapa-siapa
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
Bagikan