Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota. Mengingat pada Kamis (13/8) penerapan PSBB Transisi telah selesai.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza menilai penerapan ganjil genap justru beresiko memperburuk penyebaran virus corona dan mendorong adanya klaster baru di transportasi umum.
Baca Juga
Viral Lima Wilayah DKI Jakarta Masuk Zona Hitam, Ini Penjelasan Riza Patria
“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, Pemprov DKI tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum juga belum terintegrasi secara baik. Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.
“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelasnya.
Dalam satu hari saja penumpukan penumpang terjadi dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan COVID-19.
Baca Juga
"Ini rencana yang ngawur, kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontraproduktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” tegasnya. (Asp)
