PSI Jakarta Minta Dugaan Pengoplosan Beras Food Station Segera Terungkap

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
PSI Jakarta Minta Dugaan Pengoplosan Beras Food Station Segera Terungkap

Kasatgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025) (ANTARA/HO-Divis

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENASIHAT Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menegaskan kasus dufaan pengoplosan beras yang diduga dilakukan Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya harus diselidiki. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, itu akan mengungkapkan adanya kecolongan besar dalam hal pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta, khususnya Food Station yang seharusnya menyediakan beras terbaik untuk para warga di Ibu Kota.

Oleh karena itu, kata dia, dugaan pengoplosan beras oleh PT Food Station harus segera diselidiki. Apabila terbukti, ini akan mengungkapkan terjadinya kecolongan besar dalam pengelolaan BUMD DKI.

"BUMD itu seharusnya termasuk PT Food Station, melayani masyarakat Jakarta sebaik-baiknya dengan menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang terjangkau," kata August kepada wartawan, Kamis (24/7).

Menurut dia, bila pengoplosan benar-benar terjadi, itu bakal menciderai kepercayaan konsumen. "Hal yang terjadi di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Masyarakat yang sudah membayar mahal mendapatkan beras-beras oplosan berkualitas rendah. Ini merupakan suatu kejahatan dan sangat menciderai kepercayaan konsumen," ucapnya.

Baca juga:

Beras Oplosan Tak akan Ditarik dari Pasaran demi Jaga Ketersediaan Stok di Pasaran



Ia menyatakan pihaknya mendukung adanya penyelidikan penuh terhadap dugaan pengoplosan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya tersebut untuk mengetahui kebenaran dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kami mendukung adanya penyelidikan yang menyeluruh untuk menyingkap kejahatannya. Jika terbukti di kemudian hari, para pelaku juga harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus pengoplosan beras yang diduga dilakukan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apa pun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, saya mohon agar pihak Kementan transparan, terbuka. Saya pun tidak akan menutupi kasus ini," ucapnya.(Asp)

Baca juga:

Soal Dugaan Beras Oplosan Food Station, Pramono: Tidak Boleh Ditutup-tutupi

#Beras Oplosan #DKI Jakarta #PSI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan