PSI Jakarta Minta Dugaan Pengoplosan Beras Food Station Segera Terungkap

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
PSI Jakarta Minta Dugaan Pengoplosan Beras Food Station Segera Terungkap

Kasatgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025) (ANTARA/HO-Divis

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENASIHAT Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menegaskan kasus dufaan pengoplosan beras yang diduga dilakukan Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya harus diselidiki. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, itu akan mengungkapkan adanya kecolongan besar dalam hal pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta, khususnya Food Station yang seharusnya menyediakan beras terbaik untuk para warga di Ibu Kota.

Oleh karena itu, kata dia, dugaan pengoplosan beras oleh PT Food Station harus segera diselidiki. Apabila terbukti, ini akan mengungkapkan terjadinya kecolongan besar dalam pengelolaan BUMD DKI.

"BUMD itu seharusnya termasuk PT Food Station, melayani masyarakat Jakarta sebaik-baiknya dengan menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang terjangkau," kata August kepada wartawan, Kamis (24/7).

Menurut dia, bila pengoplosan benar-benar terjadi, itu bakal menciderai kepercayaan konsumen. "Hal yang terjadi di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Masyarakat yang sudah membayar mahal mendapatkan beras-beras oplosan berkualitas rendah. Ini merupakan suatu kejahatan dan sangat menciderai kepercayaan konsumen," ucapnya.

Baca juga:

Beras Oplosan Tak akan Ditarik dari Pasaran demi Jaga Ketersediaan Stok di Pasaran



Ia menyatakan pihaknya mendukung adanya penyelidikan penuh terhadap dugaan pengoplosan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya tersebut untuk mengetahui kebenaran dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kami mendukung adanya penyelidikan yang menyeluruh untuk menyingkap kejahatannya. Jika terbukti di kemudian hari, para pelaku juga harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus pengoplosan beras yang diduga dilakukan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apa pun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, saya mohon agar pihak Kementan transparan, terbuka. Saya pun tidak akan menutupi kasus ini," ucapnya.(Asp)

Baca juga:

Soal Dugaan Beras Oplosan Food Station, Pramono: Tidak Boleh Ditutup-tutupi

#Beras Oplosan #DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan